Ini Kata Ahli dari LKPP : Pekerjaan Proyek Disdik Binjai Tidak Sesuai Keppres

MEDAN | Dari awal pengerjaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Binjai TA 2010, dinilai tidak sesuai ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang semestinya dijadikan acuan harga barang tertinggi sebelum proyek ditenderkan, tidak sesuai ketentuan. Karena pihak yang ditunjuk menentukan HPS, harus mengupdate data harga barang terkini di pasar, dan dilaksanakan 28 hari sebelum proyeknya ditenderkan. 

“Mengacu data yang didapat dari tim penuntut umum Kejari Binjai, sebagai ahli saya berpendapat pengerjaan proyek tidak sesuai ketentuan dari awal yang mulia,” tegas Jufri selaku ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (18/3/2019).

Kejanggalan lain, seperti pembayaran pengerjaan proyek sebanyak dua termin. Padahal dalam kontrak disebutkan, pembayaran yang disetujui para pihak terkait, termasuk terdakwa Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilakukan setelah pengadaan barang. Oleh rekanan yakni terdakwa Dodi Asmara selaku Direktur CV Aida Cahaya Lestari, selesai 100 persen. 

“Cenderung adanya unsur kesengajaan. Bukan human error yang mulia. Iya, indikasinya pengadaan barang tidak sesuai dengan kontrak, daftar harga tidak akuntabel menjurus mark up (penggelembungan harga) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga tidak bekerja sebagaimana mestinya,” urai Jufri.

Sementara menjawab pertanyaan penuntut tipikor dari Kejari Binjai A Ginting SH,MH, ahli menimpali, berdasarkan Keppres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, rekanan tidak diperbolehkan mendelegasikan (sub kontrak) pengerjaan proyek kepada pihak ketiga. Bila Disdik Kota Binjai selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak boleh dikeluarkan perintah pembayaran dana kepada rekanan. 

Usai mendengarkan keterangan ahli, majelis hakim diketuai Aswardi Idris SH melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan. saksi mahkota (kedua terdakwa masing-masing menjadi saksi).

Berdasarkan hasil perhitungan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumut tanggal 22 Oktober 2018, kerugian Negara sebesar Rp499 juta lebih. Pembayaran dari Kas Daerah sebesar Rp1,2 miliar sedangkan harga pembelian sebenarnya alias mark up menjadi Rp620 juta.

Bagus Bangun (58), selaku PPK dan Dodi Asmara (36), selaku Direktur CV Aida Cahaya Lestari masing-masing dijerat dengan dakwaan primair, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yakni pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUH Pidana.

Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana. 

Yakni terkait pengadaan buku, pengadaan alat peraga laboratorium IPA, Bahasa, IPS, Matematika, Kesenian dan Olahraga di 21 SD Negeri Tahun 2011 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 di Disdik Kota Binjai.KM-apri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *