Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir Binjai Mengemuka, Transparansi Pengelolaan PAD Dipertanyakan
admin koranmonitor.com 
Suasana parkiran Jalan Sudirman Kota Binjai
koranmonitor – BINJAI|Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Binjai kian menyengat.
Meski diduga ratusan titik parkir bertebaran di sudut kota, target pendapatan daerah justru sering meleset dari harapan.
Muncul dugaan kuat, uang recehan dari kantong warga Binjai tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, melainkan “tersangkut” di kantong-kantong oknum tertentu.
Hitungan Matematika yang Mengejutkan
Jika menilik potensi lapangan, angka yang dihasilkan sebenarnya sangat menggiurkan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Binjai memiliki sekitar 500 titik kantong parkir.
Asumsinya sederhana: jika satu titik dijaga dua juru parkir (jukir) dengan setoran paling minim Rp15.000 per orang, maka satu titik menghasilkan Rp30.000 per hari.
Artinya, dalam sehari ada Rp15 juta yang terkumpul. Dalam sebulan? Angkanya bisa menyentuh Rp450 juta!
”Kalau targetnya cuma Rp1 miliar per tahun, harusnya dalam tiga atau empat bulan sudah lunas (tercapai). Paling lambat enam bulan sudah 100 persen,” ujar seorang sumber yang pernah bertugas di lingkungan terkait kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Fenomena Karcis ‘Gaib’ di Lapangan
Pantauan di lapangan, salah satu titik paling basah berada di kawasan Bank BCA. Disana, diperkirakan lebih dari 100 unit sepeda motor parkir setiap harinya.
Dengan tarif Rp2.000 per motor, satu titik ini saja bisa meraup Rp200.000 per hari. Namun ironisnya, setoran resmi yang masuk kabarnya sangat jauh dari angka tersebut.
”Waktu saya masih dinas, setoran di BCA itu cuma sekitar Rp30.000 per jukir. Itu hanya sebagian kecil dari yang didapat di lapangan,” tambah sumber tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan jukir yang tidak pernah memberikan karcis parkir kepada pengendara. Hal ini membuat perhitungan PAD hanya berdasarkan karcis yang terjual, bukan berdasarkan riil kendaraan yang parkir.
Warga pun seolah dipaksa melakukan “pungli yang dibenarkan” karena membayar tanpa bukti transaksi resmi.
Benarkah Setoran Tergantung ‘Okum Tertentu’?
Dugaan salah kelola ini semakin meruncing pada sistem penunjukan jukir. Muncul informasi bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Binjai tidak memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan pihak ketiga yang profesional.
Pengelolaan parkir diduga dijalankan lewat kerja sama tak tertulis dengan oknum – oknum tertentu atau koordinator.
”Setoran parkir itu tergantung ‘koordinator’ aja. Makanya target nggak pernah tercapai, karena setoran tergantung kemauan mereka, bukan hasil survei pendapatan riil,” ungkapnya lagi.
Hingga saat ini, belum ada survei pendapatan parkir berkala yang dilakukan Dishub untuk memetakan potensi asli di jalanan Kota Binjai.
Kadishub Binjai Pilih Bungkam
Terkait carut-marutnya dugaan kebocoran retribusi ini, tim mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang.
Eks Kepala Dinas Perhubungan yang sekarang menjabat Sekretaris Daerah Kota Binjai, H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., MM., belum memberikan tanggapan.
Pesan singkat yang dikirimkan via WhatsApp pada Jumat (5/2/2026) hingga berita ini naik ke meja redaksi, belum mendapatkan balasan meskipun status pesan menunjukkan telah terkirim.
Publik kini menunggu keberanian Pemko Binjai untuk melakukan uji petik dan membenahi sistem parkir agar “kebocoran” ini tidak terus menguras hak rakyat.
Pengamat Dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN)Angkat Bicara
Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak tegas.
“Dua tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024, realisasi retribusi parkir tidak pernah mencapai target. Ini bukan persoalan teknis biasa,” ungkap Rahim dengan nada tegas.
Ia meminta APH melakukan audit investigatif agar uang rakyat tidak terus-menerus bocor ke kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Meski masalah ini sudah kronis selama dua tahun terakhir, kinerja para wakil rakyat di gedung DPRD Binjai pun kini mulai dipertanyakan.
Panitia Khusus (Pansus) PAD yang sejatinya didorong untuk meningkatkan pendapatan justru terkesan “mati suri” meskipun sudah dibentuk hampir setahun lalu.KM-Nasti
