koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyampaikan masih rendahnya akses pembiayaan dan pemanfaatan teknologi di kalangan pelaku UMKM di Sumut.
Hal itu disampaikannya saat membuka acara Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) di Tiara Convention Centre, Medan, Jumat (18/7/2025).
“Baru sekitar 7,7 persen pelaku UMKM yang bisa mengakses pembiayaan. Penggunaan teknologi juga masih sangat rendah, hanya 19 persen yang memanfaatkan teknologi dalam usahanya, dan cuma 3 persen yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Angka ini masih sangat rendah,” kata Bobby.
Ia juga menyoroti partisipasi generasi muda dalam dunia kewirausahaan di Sumut yang masih minim, hanya 0,08 persen. “Ini angka yang sangat kecil. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif dan dukungan Bank Indonesia, khususnya BI Sumut, dalam mengembangkan sektor UMKM melalui kegiatan seperti KKSU,” ujarnya.
Bobby mengungkapkan pembinaan UMKM harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari daerah hingga tingkat nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM binaan KKSU akan mendapat kesempatan untuk tampil di ajang nasional, bahkan internasional seperti di Yogyakarta dan negara-negara tujuan ekspor.
“Kita harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan mendasar UMKM. Tadi saya sebutkan tiga hal utama: akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan generasi muda. Ini menjadi tantangan bersama yang bukan hanya dialami di Sumut, tapi juga di banyak daerah lain di Indonesia,” ucap Bobby.
Ia kemudian mencontohkan realita di lapangan yang sering ditemuinya, khususnya di kalangan ibu-ibu pelaku UMKM yang menjalankan usaha warung. Meski warung tersebut mampu bertahan lebih dari tiga tahun, bahkan melewati masa pandemi, namun karena pencatatan keuangan yang masih bercampur dengan keuangan rumah tangga, mereka kerap dianggap tidak layak mendapatkan pembiayaan.
“Ini menjadi catatan penting. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya usahanya berjalan baik, tapi ketika dinilai lembaga keuangan, seolah tidak layak karena uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Di sinilah pentingnya literasi keuangan,” jelasnya.
Menurut Bobby, literasi keuangan, pemahaman teknologi, serta pendekatan berbasis gender dan usia harus diberikan sesuai karakteristik masing-masing kelompok pelaku usaha.
“Alhamdulillah, saya lihat hari ini banyak pelaku UMKM Sumut yang sudah mampu menembus pasar internasional. Ada yang sudah ekspor ke Belanda, kini akan ke Malaysia. Ini bukti bahwa kalau dibina dengan baik, UMKM kita bisa naik kelas dan go global,” katanya bangga.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong produk lokal masuk ke pasar global. “Produk kita luar biasa. Jangan hanya berpikir lokal ke nasional, tapi bisa langsung dari lokal ke global,” ujar Bobby.
Ia juga menyinggung potensi produk-produk khas Sumut, termasuk makanan tradisional hingga produk halal seperti pakan ternak, yang bisa menembus pasar negara-negara seperti Korea Selatan. “Dengan kerja sama yang baik, ini bisa menjadi peluang tukar-menukar produk antara negara, dan membuka jalan bagi UMKM kita menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau,” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar UMKM benar-benar naik kelas.
“Berkelanjutan dan berdaya saing itu tidak mudah. Tidak bisa hanya menjadi PR-nya pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, atau akademisi saja. Ini harus dikeroyok bersama-sama, karena menyangkut 97 persen tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya ratusan juta,” kata Destry saat menghadiri Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2025 di Tiara Convention Centre, Medan, Jumat (18/7/2025).
Menurut Destry, kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Ia menjelaskan bahwa BI memiliki kebijakan khusus untuk mendukung UMKM secara menyeluruh, mulai dari pendampingan hingga fasilitasi pembiayaan.
“Di 46 kantor perwakilan kami, BI membina UMKM secara end-to-end. Mulai dari pelatihan pemahaman bisnis, peningkatan kapasitas melalui capacity building, hingga mendatangkan desainer dan pelatih profesional agar produk mereka memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Selain pelatihan dan pendampingan, BI juga memberikan bantuan teknis seperti pemintalan bahan untuk produk wastra, namun tetap dengan prinsip kehati-hatian dan seleksi ketat.
“Bantuan diberikan tentu dengan hitungan yang jelas. Tidak bisa serta-merta, harus terbukti dulu potensinya,” tegas Destry.
Di sisi lain, BI juga mendorong sektor perbankan agar lebih aktif menyalurkan kredit kepada UMKM melalui skema insentif makroprudensial. “Kita keluarkan yang namanya kredit likuiditas makroprudensial, di mana UMKM masuk sektor prioritas. Bank yang menyalurkan kredit ke UMKM mendapatkan relaksasi. Misalnya, tidak perlu menempatkan dana full 9 persen di Giro Wajib Minimum, bisa turun ke 8, 7, bahkan 5 persen,” jelasnya.
Destry berharap dengan kolaborasi dan kebijakan afirmatif seperti itu, UMKM Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di kancah global. KM-fah/red
