koranmonitor – MEDAN | Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara semakin meluas, dan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Selain mengganggu aktivitas warga, musibah ini juga merusak infrastruktur serta memaksa banyak keluarga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Menanggapi kondisi tersebut, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam dan menilai bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan langkah cepat serta terukur dalam penanganan bencana. Minimnya kehadiran nyata pemerintah dinilai membuat masyarakat terdampak harus bertahan dengan sumber daya yang sangat terbatas.
Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra, menegaskan bahwa lambatnya koordinasi antarinstansi tidak boleh menghambat upaya penyelamatan warga.
“Masyarakat membutuhkan bantuan segera, mulai dari evakuasi, kebutuhan dasar, hingga dukungan logistik. Pemerintah pusat seharusnya bergerak lebih cepat dan responsif terhadap kondisi darurat yang terjadi di Sumut,” ujarnya.
Badko HMI menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya dalam situasi bencana yang memerlukan intervensi cepat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar penanganan lebih efektif.
Badko mendesak pemerintah pusat untuk segera, mengirimkan bantuan darurat berupa logistik, peralatan evakuasi, dan dukungan personel ke seluruh wilayah Sumatera Utara yang terdampak.
Memastikan percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses penanganan lebih optimal.
Menyusun langkah jangka panjang, termasuk perbaikan infrastruktur, penguatan mitigasi bencana, dan antisipasi cuaca ekstrem di daerah rawan.
Badko HMI menegaskan akan terus mengawal penanganan banjir serta menyuarakan aspirasi masyarakat hingga pemerintah pusat benar-benar hadir memberikan solusi nyata bagi para korban di Sumatera Utara. KM-Nasti
