koranmonitor – DAIRI | Ketegangan internal Pemerintah Kabupaten Dairi kembali meledak setelah insiden memalukan dalam Sidang Paripurna DPRD pada Selasa malam (25/11/2025).
Aksi Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, yang secara terbuka melabrak jalannya sidang, dan memprotes pernyataan Ketua DPRD Sabam Sibarani, menjadi bukti paling nyata bahwa relasi eksekutif–legislatif di Dairi berada pada titik yang paling rapuh.
Sidang yang seharusnya fokus pada Nota Jawaban Bupati terkait Ranperda APBD 2026 berubah menjadi panggung kegaduhan politik. Bahkan, sidang terpaksa diskors akibat ketidakmampuan pimpinan dewan menjaga ketertiban forum. Kondisi ini dinilai sebagai cerminan buruk tata kelola pemerintahan daerah.
Melihat kekacauan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dairi–Pakpak Bharat–Karo dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Dairi mengeluarkan pernyataan keras yang secara langsung menyorot kegagalan kepemimpinan Ketua DPRD, Sabam Sibarani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi.
Ketua HMI, Dike Simbolon menyebut, peristiwa itu sebagai tamparan keras terhadap martabat lembaga legislatif.
“Ketua DPRD kehilangan kendali atas forum resmi negara. Ketidakmampuan menjaga wibawa sidang merupakan bukti bahwa Sabam Sibarani gagal menjalankan fungsi kepemimpinan secara profesional. Ini bukan hanya malu-maluin ini krisis kepemimpinan,” tegasnya.
Senada, Sekretaris BKPRMI Dairi, Aldi Munawar, menyampaikan kritik tajam terhadap buruknya tata kelola sidang yang dipimpin Sabam.
“Ketua DPRD seharusnya menjadi penengah yang dewasa, bukan justru sumber kegaduhan. Kekacauan seperti ini merusak kepercayaan publik dan memperlihatkan bahwa DPRD tidak becus menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi,” ujarnya.
HMI dan BKPRMI menilai kekisruhan dalam sidang paripurna bukan insiden sepele, melainkan indikasi nyata bahwa DPRD gagal menjaga stabilitas politik dan integritas lembaga. Bahkan agenda penting seperti pembahasan APBD yang menyangkut masa depan arah pembangunan daerah ikut dikorbankan akibat konflik elit.
Karena itu, kedua organisasi mahasiswa dan kepemudaan tersebut menyatakan desakan tegas dengan dua poin utama:
1. Sabam Sibarani diminta mundur dari jabatan Ketua DPRD Dairi.
Mereka menilai ketidakmampuan Sabam mengelola dinamika sidang, menjaga objektivitas, serta menjaga marwah lembaga sudah melewati batas toleransi publik, 2. Meminta Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, mencopot Sabam Sibarani dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi.
Menurut Dike, Sabam bukan hanya gagal sebagai Ketua DPRD, tetapi juga telah mempertaruhkan kredibilitas Partai Golkar di mata masyarakat Dairi. Tindakan tegas dari DPP Golkar dinilai sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kepemimpinan yang lemah dan tidak mampu menjaga kehormatan lembaga adalah ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Demi kemaslahatan daerah, Sabam Sibarani seharusnya legowo mengundurkan diri. Jika tidak, DPP Golkar harus mengambil tindakan tegas,” tegas HMI dan BKPRMI dalam pernyataannya.
Kedua organisasi tersebut menegaskan bahwa disharmoni politik di Dairi tidak boleh dibiarkan membusuk. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis, menjaga kondusivitas, dan memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir elit. KM-red.
