Badko HMI Sebut Ketua DPRD Sumut Jangan jadi Provokator Terkait Sengketa 4 Pulau di Aceh

koranmonitor – MEDAN | Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menanggapi dari pemberitaan dari media cnn.com dengan tegas pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara mengatakan harus dipertahankan terkait 4 pulau, ketua DPRD Sumut, yang dinilai tidak bijak dan berpotensi memicu kegaduhan publik di tengah polemik berkembang mengenai status empat pulau di wilayah perairan Sumatera Utara.

Melalui pernyataan resminya, HMI Sumut menilai bahwa komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang semestinya menjaga stabilitas sosial dan ketenangan psikologis masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Sumut yang justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang tidak solutif. Pejabat publik seharusnya menjadi perekat, bukan pemantik kegaduhan,” ujar yusril Ketua Umum HMI Sumut dalam keterangannya di Medan.

HMI Sumut menegaskan bahwa persoalan empat pulau tersebut adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan, hak masyarakat lokal, dan integritas wilayah. Oleh karena itu, setiap pernyataan terkait isu ini harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan data serta pertimbangan hukum yang kuat.

Dalam siaran pers tersebut, HMI Sumut menyampaikan beberapa sikap resmi

Ketua DPRD Sumut sebelum memberi keterangan kepublik harus paham sejarah tekait wilayah tersebut melalui perjanjian helsinki serta undang-undang no 24 tahun 1956 yang telah menjadi pijakan historis dalam mengatur batas batas wilayah aceh sebagai otonomi khusus, yang seharusnya dikeluarkan bahas tersebut proses penyelesaian persoalan secara damai dan konstitusional.

Badko sumut Mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan legislatif di Sumatera Utara untuk mengedepankan pendekatan solutif, adil, dan partisipatif dalam menyikapi persoalan ini.

Menegaskan bahwa HMI Sumut akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif, demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Sumatera Utara.

“Isu ini bukan ruang bermain politik, tapi menyangkut masa depan masyarakat pesisir dan keutuhan wilayah kita. Jangan sampai komentar sembrono merusak proses penyelesaian yang sedang diupayakan bersama,” lanjut pernyataan HMI Sumut.

HMI Sumatera Utara menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Badko hmi sebagi Organisasi mahasiswa tertua menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat dan marwah daerah.

 

KM – Nasti/red