BPK Bongkar Dugaan Korupsi Pembelian BBM dan Perbaikan Kendaraan Dinas Pemkab Labura

koranmonitor – LABURA | Anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan peralatan mesin di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Pemkab Labura), diduga dikorupsi oleh sekelompok oknum.

Dugaan korupsi ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran di daerah tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa penggunaan anggaran pada tahun 2023.

Di mana, tim audit menemukan kejanggalan terhadap penggunaan anggaran untuk pembelian BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas.

Ditemukan penggunaan anggaran yang tak dapat dipertanggungjawabkan pada 5 dinas di Pemkab Labura.

Pada tahun 2023 lalu, Pemkab Labura menganggarkan anggaran miliaran untuk penggunaan pembelian BBM dan pe meliharaan mesin.

Diantara realisasi tersebut, sebesar Rp1.922.680.459,00 merupakan realisasi belanja bahan bakar dan pelumas dan Rp9.496.393.808,00 untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Apalagi dalam temuannya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Utara (Disporapar Labura) tidak melaksanakan pemeliharaan, dana tersebut diduga dikorupsi.

Pengerjaan tersebut diduga difiktifkan oleh sekelompok oknum demi memperkaya diri sendiri. Dampak dari hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap negara.

Sebab, masih menjamurnya praktik korupsi yang terjadi di Pemkab Labuhan Batu Utara.

kemungkinan daerah dugaan korupsi di daerah Labuhan Batu Utara pembangunan infrastruktur terabaikan.

Sekretaris Daerah Pemkab Labura Muhammad Suib saat dikonfirmasi awak media enggan memberikan tanggapannya terkait menjamurnya dugaan praktik korupsi di daerah tersebut.

Berulangkali pesan singkat dikirim awak media, Muhammad Suib tak juga memberikan jawaban.

Muhammad Suib terkesan menutup diri kepada awak media mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Labura.

KM-tim