Bupati Hendri Sitorus Bungkam Soal Terbongkarnya Segudang Dugaan Korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara

koranmonitor – LABURA | Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Hendri Yanto Sitorus bungkam saat dikonfirmasi mengenai segudang temuan dugaan korupsi.

Temuan dugaan korupsi ini dibongkar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Berulangkali awak media melalukan konfirmasi ke nomor WhatsApp-nya, Hendri Yanto Sitorus tak juga merespons.

Hendri terkesan menutup diri terhadap awak media mengenai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Pada tahun 2023 lalu, Perwakilan BPK RI Sumut banyak menemukan masalah terkait penggunaan anggaran di kabupaten tersebut.

Kejanggalan ini berakhir terhadap dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh sekelompok oknum pejabat.

Diketahui, Pembangunan perbaikan jalan Teluk Binjai-Tajung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diduga dikorupsi oleh sekelompok oknum.

Di mana, peningkatan jalan ini dianggarkan oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labura senilai Rp 19 miliar lebih.

Kurangnya volume menjadi dasar atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh sekelompok oknum di Pemkab Labura.

Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi pembangunan jalan Teluk Binjai menuju Tanjung Leidong ini mencapai miliaran rupiah.

Kemudian, perbaikan pekerjaan Jalan Gunting Saga-Teluk Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi temuan hingga berakhir pada dugaan korupsi.

Proyek peningkatan jalan ini menghabiskan anggaran Rp 39 miliar lebih pada tahun 2023-2024 lalu.

Kurangnya volume menjadi akar permasalahan pembangunan jalan di kabupaten tersebut.

Parahnya lagi, lokasi ini pernah di kunjungi oleh Mantan Presiden Jokowi. Namun oknum-oknum tersebut tidak peduli dan tetap melakukan dugaan korupsi.

Lalu, pengadaan perabotan baru atau mebel untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) diduga dikorupsi secara berjamaah.

Di mana, dalam temuan ini pemborong diduga menggunakan bahan material yang murah untuk mengelabui spesifikasi barang.

Penggunaan bahan material yang tak sesuai spesifikasi ini diduga dilakukan untuk mengkorupsi uang negara.

Akibatnya, gegara tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemkab Labura, negara mengalami kerugian.

KM-*