Di Tengah Kabar KKN dan Sewa Pembangkit 50 T, Prabowo Siapkan Pengganti Dirut PLN?

koranmonitor – JAKARTA |Sebagai BUMN yang memonopoli seluruh sistem kelistrikan di tanah air, sangat miris jika PT PLN (Persero) terus merugi dan memiliki utang yang terus membengkak setiap tahunnya.

Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, di era kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo, total utang PLN pada 2024 melonjak menjadi Rp711,2 triliun.

Jumlah tersebut naik signifikan karena sebelumnya di tahun 2023, utang PLN masih sebesar Rp655 triliun. Lonjakan utang ini berarti sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau setara Rp156,7 miliar per hari.

Di balik itu juga, PLN yang selalu mengaku menyiapkan sistem kelistrikan andal, justru sudah tiga kali tercatat kecolongan hingga menyebabkan ‘black out’. Dua kali melanda Pulau Sumatera pada tahun 2024 dan kembali terulang di Pulau Bali pada Mei 2025.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah terkait kabar tentang sepak terjang Darmawan Prasodjo bersama keluarganya yang hobi plesriran keluar negeri, di saat perayaan hari besar dan juga di saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran.

Sayangnya, Darmawan Prasodjo tergolong pejabat ‘kebal’ yang mampu mempertahankan jabatannya hingga 4 tahun dan belum tersentuh hukum sampai saat ini. Tapi di balik itu semua, berbagai hal negatif yang mendera PLN, informasinya sudah masuk ke telinga Presiden RI Prabowo Subianto.

Untuk menyelematkan perusahaan plat merah tersebut, Prabowo disebut-sebut sudah mempersiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan PLN. Salah satunya adalah dengan mengganti Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

“Iya kami dengar bakal ada RUPL Luar Biasa. Cuma belum tahu pasti kapan Danantara akan menggelarnya dan siapa sosok yang akan menggantikan Pak Darmo,” sebut sumber terpercaya di PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

Presiden Harus Gercep

Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengaku juga sudah mendengar kabar RUPS Luar Biasa tersebut. Menurutnya, jelas ini strategi yang harus segera dilaksanakan.

Karena menurutnya, sudah sangat riskan keuangan di tubuh PLN dan memang harus segera diselamatkan. Apalagi, banyak anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran.

“Terbaru misalnya sewa pembangkit listrik berdaya 3 Giga Watt dalam 10 bulan terakhir yang nilai kontraknya sampai Rp50 triliun lebih. Untuk apa coba?. Ini harus diselidiki, termasuk vendor-vendor yang menjadi pion di PLN dalam pelaksanaannya,” kecamnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Untuk kasus tersebut, sambungnya, dari hasil investigasi, modus sewa pembangkit listrik tersebut dengan cara memperalat anak perusahaan seperti Indonesia Power, Nusantara Power dan dan PLN Batam.

“Parahnya lagi, sewa ini dengan tarif diatas biasanya atau harga normal. Kemudian waktunya yang mencapai 5 tahun. Pastinya sangat tidak wajar. Pertanyaannya, Perusahaan Listrik Negara kok listriknya nyewa..?” Ini harus dibongkar oleh aparat penegak hukum,” bebernya.

Karena itu, harap Yudhis, Pesiden memang harus gercep dalam urusan penyelamatan PLN ini.

“Karena faktanya, PLN era Darmo ini gak pernah mengakui bagaimana kondisi sebenarnya perusahaan itu, karena semua dipoles dengan berita positif yang sudah di-hire agar masa kepemimpinannya terlihat perfect,” ungkapnya.

Jebolan Magister Komunikasi juga mengatakan, sangat dibutuhkan penyegaran di tubuh PLN, setelah ada indikasi gurita KKN terus menggerogoti perusahaan.

“Sudah menjadi rahasia umum siapa-siapa sekarang pejabat yang kini bercokol di manajemen atas PLN. Bukan hanya pegawai yang patuh kepadanya, tapi banyak pro-hire via sub holding yang kemudian dijadikan pegawai dan kini menduduki jabatan bergengsi di holding dengan gaji selangit,” ketusnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatawan Wartawan Online (IWO) ini juga mendesak Presiden, ke depan bukan hanya mencopot, namun juga harus m merintahkan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri yang kini menangani sejumlah kasus di PLN, bisa mengurut berbagai kasus di PLN terutama dalam urusan penggunaan anggaran.

“Kami akan terus menggiring berbagai kasus di PLN yang diduga melibatkan Darmawan Prasodjo sampai ke balik jeruji,” tegasnya.

 

KM-red