Diduga Massa Bayaran, Pengurus Besar Sesalkan Oknum Mahasiswa Ngaku Kader HMI Demo di Kejati Sumut

koranmonitor – MEDAN | Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyayangkan sikap sekelompok oknum mahasiswa mengaku dari HMI, yang melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Di mana, dalam aksinya mahasiswa yang mengaku dari HMI ini menuntut dugaan korupsi pengadaan pada masa Covid-19.

Saat hendak menunjukkan rasa sekelompok siswa ini diduga mengalami diskriminasi oleh oknum.

Belakangan diketahui, siswa yang mengalami intimidasi oleh oknum tersebut berinisial MA.

Fungsionaris PB HMI Muhammad Isnen Harahap mengatakan, tidak ada kader dari HMI yang melaksanakan unjuk rasa dengan tuntutan dugaan korupsi Covid-19

“Setahu saya dan setelah saya cek tidak ada anak HMI aksi unjuk rasa dengan tuntutan korupsi dana Covid-19 di Sumut apalagi ada diskriminasi, intimidasi bahkan sampai pemukulan,” ujar Isnen.

Setelah menerima informasi, Isnen menduga bahwa MA merupakan siswa yang dibayar untuk melakukan demo di Kejati Sumut.

Sebab, hingga saat ini tidak ada Arah secara resmi oleh BADKO HMI Sumut untuk melakukan unjuk rasa di Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.

“Mohon jangan ada klaim ada penggiringan opini bahwa aksi ini oleh HMI secara kelembagaan, nanti malah terjadi benturan bahkan ketegangan sama lembaga HMI nya, jangan mencari keuntungan pribadi, memang memang orang-orang tersebut kader HMI, tapi demonya mungkin atas nama lembaga lain bukan HMI, setelah di intimidasi dan menonton baru bilang kalau dia anak HMI dan seolah minta perlindungan kader, senior dan alumni HMI, inikan tidak baik, kalau yang aksi pakai lembaga HMI pasti melakukan pembelaan oleh HMI secara kelembagaan,” katanya.

Bukankah juga menyampaikan, bahwa sekelompok mahasiswa tersebut tidak mengkait-kaitkan HMI dalam kejadian intimidasi ini, karena nanti bisa terjadi benturan.

Isnen Harahap juga menyampaikan bahwa secara kelembagaan HMI menjunjung tinggi kebebasan diungkapkan di depan umum

“PB HMI menjunjung tinggi mengartikan kebebasan di depan umum karena itu diatur di dalam Undang-Undang, artinya PB HMI juga mengecam adanya diskriminasi, intimidasi apalagi sampai pemukulan kalau ada aksi unjuk rasa, tetapi tentu harus disampaikan dengan tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.

Dalam hal ini, MA bersama dengan rekan-rekannya diduga mendapatkan diskriminasi saat akan berunjuk rasa di depan Kejati Sumut pada Senin (21/7/2025).

Pada video yang beredar di media sosial menyebutkan, bahwa MA bersama dengan rekan-rekannya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh oknum.

Setelah pidatonya, oknum tersebut bersama dengan MA dan rekannya dibawa ke Polsek Deli Tua.

Sesampainya di Polsek Deli Tua, seluruh orang yang diamankan di depan Kejati Sumut langsung diamankan, demi menjaga situasi tetap kondusif.

Hanya saja, setelah ditemui di Polsek Deli Tua, MA mengaku diminta oleh mahasiswa yang berasal dari Kota Tanjung Balai untuk menunjukkan rasa.

Di mana, kehadiran MA diduga sudah terjadi kesepakatan alias disewa untuk meramaikan aksi di Kejati Sumut.

Bersama dengan dua rekannya, MA saat ditemui dalam kondisi sehat, hanya saja wajah mengalami bengkak di batang hidung.

Usai mengalami hal ini, beredar seruan aksi di Media Sosial, bahwa seluruh Kader HMI akan melakukan unjuk rasa atas dugaan dikriminasi yang terjadi pada MA.

Padahal, keberadaan kehadiran Muhammad Aulia bersama dengan rekan-rekannya diperkirakan sudah dibooking oleh perwakilan dari Kota Tanjung Balai.

Dihadapan polisi, MA mengakui bahwa diminta oleh mahasiswa asal Kota Tanjung Balai untuk meramaikan demo di Kejati Sumut.

KM