DPD Nias Barat Dinilai Menabrak Aturan Partai, Keputusan Era Era Hia Berlawanan dengan Pengurus Soal Dukungan Musda Golkar

KORANMONITOR.COM, MEDAN – DPD Partai Golkar Kabupaten Nias Barat dinilai menabrak aturan administrasi kepartaian.

Pasalnya, Ketua DPD Kabupaten Nias Barat Era Era Hia terkesan memaksakan diri untuk menarik dukungan jelang Musyarawah Daerah (Musda) Golkar Sumut.

Dalam hal ini, Era Era Hia menarik dukungannya dari Musa Rajekshah atau Ijeck untuk mendukung Hendri Yanto Sitorus di Musda Golkar Sumut.

Padahal sebelumnya, DPD Kabupaten Nias Barat telah sepakat untuk menyatakan dukungan Ijeck kembali memimpin Golkar Sumut.

Tindakan Era Era Hia ini dinilai melanggar administrasi kepartaian Golkar, lantaran penarikan dukungan tersebut tidak berdasar. Sebab DPD Nias Barat belum menggelar kembali rapat pleno diperluas.

Secara mekanisme, untuk menarik dukungan pengurus tingkat II harus mengulang kembali rapat pleno diperluas, sebagaimana tertuang dalam aturan partai.

Setelah rapat dilakukan, pengurus tingkat II menyertakan keputusan kepada DPD tingkat I, yakni provinsi hingga dilanjutkan ke DPP.

“Memberikan rekomendasi dukungan tak ada aturan harus pleno. Namun karena diwajibkan oleh DPD Golkar Sumut akhirnya kita laksanakan. maka kapan saja bisa kami alihkan dukungan,” kata Era Era Hia, Senin (28/7/2025).

Ia menyampaikan, bahwa Rapat Pleno Diperluas beberapa waktu lalu dilakukan tidak berdasarkan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Namun, seyogianya setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPD Sumut ataupun pengurus daerah wajib mendapat persetujuan dari DPP.

“Jadi karena nggak ada aturan dari DPP yang mengharuskan pleno maka kami tak perlu melakukan pleno kembali untuk pengalihan dukungan. Semuanya mengacu pada aturan pusat. Kalau ada petunjuk DPP wajib pleno maka kami akan laksanakan pleno,” katanya.

Menurut Era Era Hia, penarikan dukungan dari Ijeck kepada Hendri Yanto Sitorus dilakukan setelah adanya pertimbangan seluruh pengurus DPD Golkar Kabupaten Nias Barat.

“Setelah melihat perkembangan maka kita alihkan dukungan kepada Bapak Hendri Sitorus dengan berbagai pertimbangan,” jelasnya.

Dirinya mengaku pengurus DPD Nias Barat setuju untuk memberi dukungan kepada Hendri Yanto Sitorus.

“Saya dan sekretaris Khamozaro Halawa sudah tanda tangan rekomendasi dukungan kepada pak Hendri Sitorus,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Nias Barat Khamozaro Halawa membantah telah menandatangani surat keputusan untuk mendukung Hendri Yanto Sitorus.

Menurut Khamozaro Halawa dukungan secara sah dan melalui mekanisme diberikan kepada Ijeck, untuk melanjutkan kepemimpinan di DPD Golkar Sumut.

“Kami sudah menandatangi dukungan sama Pak Ijeck hasil pleno,” kata Khamozaro Halawa.

Sampai dengan saat ini, kata dia DPD Golkar Kabupaten Nias Barat masih mendukung Ijeck untuk maju Musda mendatang.

“Belum, cuman sekali aja dilaksanakan Pelni yang hasilnya kami kirimkan kepada DPD Golkar Sumut,” jelas dia.

Khamozaro Halawa tidak menampik keputusan dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Nias Barat Era Era Hia dalam mendukung Hendri Yanto Sitorus, lantaran memiliki hak dalam memberikan suara di Musda.

Hanya saja, menurutnya apa yang dilakukan oleh Era Era Hia tersebut tidak tertuang dalam aturan kepartaian.

Beberapa waktu lalu, Era Era Hia menyatakan keputusan untuk menarik dukungan dari Ijeck pada Musda Golkar Sumut.

Penarikan dukungan ini dilakukannya karena Hendri Yanto Sitorus dianggap mampu membawa Golkar Sumut lebih baik ke depannya.

Terpisah, Kasek Balitbang DPP Golkar Leriadi mengatakan, penarikan dukungan oleh DPD Tingkat II dapat diakui secara sah, bilamana kembali digelarnya rapat pleno diperluas.

Dirinya menyebut, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPD Nias Barat Era Era Hia telah melanggar mekanisme Partai Golkar.

“Perihal menarik dukungan secara internal harus dilakukan rapat pleno diperluas lagi, bukan sepihak. Keputusan partai ini diambil berkat kesepakatan seluruh jajaran,” kata Leriadi.

Menurutnya keputusan yang disampaikan oleh Era Era Hia telah mencoreng sistem administrasi dari partai Golkar.

“Harus dilaksanakan rapat lagi, bukan sesuka hati ketuanya menarik dukungan begitu saja. Dipertanyakan itu harusnya penarikan dukungan,” ungkapnya.

 

KM