Dugaan Korupsi Pemkab Labura Mencuat, Mungkinkah Bupati Kembali Tersandung Kasus?

KORANMONITOR.COM, MEDAN – Skandal dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai mencuat kepermukaan publik.

Mulai dari dugaan korupsi pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan mulai dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum atau APH.

Laporan dugaan korupsi ini disampaikan oleh sekelompok lembaga masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diketahui berdiri sejak 2008. Setelah dibentuk, pemilihan pertama dilaksanakan pada 2010, dengan terpilihnya Khairuddin Syah Sitorus sebagai Bupati Labura.

Khairuddin Syah Sitorus adalah tokoh masyarakat yang juga ayah dari Bupati Labura saat ini Hendri Yanto Sitorus.

Dalam hal ini, Khairuddin Syah Sitorus pernah ditahan atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura.

Kini, anaknya Hendri Yanto Sitorus juga dilaporkan oleh sekolompok masyarakat ke aparat penegak hukum atas dugaan korupsi.

Mungkinkah, dilaporkannya dugaan korupsi di Kabupaten Labura ini pada akhirnya menjerat Hendri Yanto Sitorus.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alwi Hasbi Silalahi menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura.

“Kita tunggu saja hasil pengusutan semua (kasus dugaan korupsi di Labura) itu dari APH,” tutur Alwi.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat (13/6/2025).

Unjuk rasa yang digelar di depan Kejati Sumut ini menyeret nama Hendri Yanto Sitorus dan Kepala Dinas Pendidikan Labura Irwan Harahap.

Dalam orasinya, Kejati Sumut diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura.

Massa aksi menilai, praktik-praktik dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura seakan adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum.

Apalagi, dugaan korupsi ini telah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara.

Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura mencapai miliaran rupiah.

“Kami menilai kasus itu sebagai pembiaran yang disengaja. Uang negara dirampok dan para pelaku dibiarkan bebas. Ini penghinaan terhadap rasa keadilan publik,” tegas jubir AMRB (Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu), jelang aksi di gedung Kejati Sumut.

Atas laporan ini, masyarakat menunggu keputusan dari para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dugaan korupsi tersebut.

Bersama skandal Dana BOS, Kejati Sumut diketahui menerima pengaduan kejanggalan proyek pembangunan gedung perpustakaan umum bernilai Rp 10 miliar.

Seperti Kejati Sumut, KPK pun kini tengah menelaah berkas dugaan di Pemkab Labura. Diterima pada 21 Februari 2025, laporan praktik ditengarai melibatkan Bupati Hendri Yanto Sitorus itu terregistrasi dengan nomor 227-228/JMMsu/LP/II/2025.

Alih-alih memberi klarifikasi ke publik, Hendri Sitorus malah mengundang kontroversi.

Ketua DPD Partai Golkar Labura itu nyalon Ketua Golkar Sumut. Hendri mengaku siap bertarung di Musda XI Golkar Sumut, digelar tahun ini.

Hendri Yanto Sitorus juga diketahui merupakan kakak dari Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

Bupati Labura ini akan melawan Musa Rajekshah yang didukung 32 Kabupaten dan Kota untuk maju Golkar Sumut.

Akankah Hendri Yanto Sitorus mampu melawan 32 pengurus DPD Golkar Kabupaten dan Kota se-Sumut untuk duduk menjadi Ketua Golkar.

 

KM