Ijeck Ultimatum Kementerian LHK soal Konflik Lahan Hutan: di Sumut Puluhan Ribu Hektare Raib!

koranmonitor | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik lahan antara kawasan hutan dan permukiman, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan lahan di desa dan wilayah transmigrasi telah menjadi masalah klasik dan berlarut-larut.

Desakan ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Selasa (16/9/2025).

Pria yang karib dipanggil Ijeck ini mengatakan, permasalahan konflik lahan ini sudah terjadi sejak 1980-an.

“Kenapa sampai sekarang tidak ada penyelesaian secara konkret, Pak? Kami berharap ini harus bisa diselesaikan karena ini lintas kementerian dan memang harus duduk bersama. Kalau kita bilang tidak bisa, tidak mungkin,” kata Ijeck.

Ijeck mempertanyakan mengapa masyarakat selalu menjadi korban dan pion dalam masalah ini.

Kemudian, Ijeck mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam proses alih fungsi hutan.

Ia mewaspadai potensi aturan yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, seperti pengusaha atau aparat yang mengatasnamakan masyarakat.

“Jangan nanti aturan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Atasnama masyarakat tapi di belakangnya ada pengusaha, ada aparat,” ujarnya.

Sebagai contoh, Ijeck menyoroti kondisi di Sumatera Utara, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis.

Di mana hutan yang berada di kawasan ini telah kehilangan puluhan ribu hektare areanya.

Ia heran, meski ada petugas kehutanan di lapangan, perubahan fungsi tersebut seolah tidak diketahui.

“Kita heran, petugasnya ada, tapi dibilang enggak tahu, enggak mungkin. Terus sudah katanya hutan bisa jadi desa, terus PLN-nya bisa masuk. Ada jaringan listrik di sana,” tuturnya.

Musa menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, bukan hanya berdiskusi di meja rapat dengan melihat Google Maps.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa alih fungsi lahan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Ia memperingatkan, jika masalah ini tidak diselesaikan, anggaran negara untuk pembangunan desa dan transmigrasi tidak akan tepat sasaran. Alih-alih mandiri, desa-desa justru akan terus menghadapi ancaman masalah hukum.

“Kalau memang kita mau selesaikan, harus selesaikan segera, Pak. Kalau tidak, ini berlarut begini-gini terus. Anggaran negara turun, akhirnya tidak tepat sasaran,” pungkas Musa.

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membahas langkah strategis dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik tenurial dan tata kelola lahan yang melibatkan masyarakat.

 

KM