KORANMONITOR.COM, BANTEN – Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Merak, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (28/8/2025).
Kunjungan kerja kali ini membahas mengenai pelaksanaan Stasiun Maritim BMKG Merak pada pelabuhan tersebut.
Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI dikomandoi oleh Musa Rajekshah dari Fraksi Partai Golkar Dapil Provinsi Sumatera Utara.
Turut hadir dalam kunjungan kali ini, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta BASARNAS.
Musa Rajekshah mengatakan, kedatangan para anggota Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Merak untuk melihat kesiapan dari pelaksanaan stasiun dalam menyampaikan informasi mengenai cuaca.
Di mana, cuaca kemaritiman sangat penting untuk diinformasikan, karena menyangkut tranportasi air.
“Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan daerah kepulauan terbesar di dunia. Maka keselamatan pelayaran dan juga keberlanjutan sektor maritim menjadi prioritas utama kita,” katanya.
Menurut pria yang akrab dipanggil Ijeck ini, Stasiun Meteorologi Maritim ini harus beroperasi semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi cuaca dalam perjalanan di laut.
“Informasi yang tepat dan akurat ini harus juga tepat disajikan dari Stasiun Meteorologi Maritim, ini merupakan panduan penting bagi seluruh aktivitas pelayaran Pelabuhan Merak,” jelasnya.
Dengan adanya informasi ini, kata Ijeck aktivitas tranportasi dalam bidang perairan dapat mengetahui bagaimana cuaca saat berada di tengah laut.
Sehingga, sambungnya keselamatan dan kenyamanan dapat menjadi prioritas utama.
“Sehingga bisa melakukan aktivitas aman dan selamat,” ungkapnya.
Tidak hanya bagi tranportasi perairan, informasi ini juga menjadi bagian penting kepada para nelayan yang akan melaut. Dengan adanya informasi ini, para nelayan dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi cuaca saat berada di tengah laut untuk mencari ikan.
“Perlu tersosialisasi kepada instansi dan masyarakat, terutama kepada nelayan,” kata Ijeck.
Bagi Ijeck, pihak-pihak terkait seperti BMKG dapat mensosialisasikan sekolah lapangan iklim (SLI) kepada pelaku-pelaku dalam sektor kelautan.
Melalui SLI ini, menurut Ijeck dapat menjadi pengetahuan dini kepada masyarakat dan pengelola tranportasi perairan.
Selain itu, Ijeck juga mencontohkan negara Jepang yang sudah menerapkan sistem pembelajaran mengenai penanganan bencana sejak usia dini.
Di mana, murid-murid di Jepang mendapatkan pengetahuan dari mata pembelajaran soal pemahaman bencana alam dan upaya penyelamatannya.
“Kita melihat negara maju seperti jepang, itu pemahaman tentang penyelamatan alam itu dimulai dari sekolah. Kita mesti memberitahukan penanganan bencana alam ini harus dilakukan diusia dini,” jelasnya.
Karena hal ini, Ijeck menyarankan Pemerintah agar murid-murid dari sekolah dasar bisa mendapatkan pembelajaran mengenai pemahaman bencana alam, apalagi di daerah-daerah rawan.
Untuk itu, Ijeck meminta BMKG dapat berperan aktif menyosialisasikan informasi mengenai kondisi cuaca secepat mungkin.
Pastinya, dalam hal ini BMKG harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apalagi terhadap wilayah-wilayah yang rawan akan bencana.
“BMKG bisa bersinergi kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secepat mungkin,” ungkapnya.
Kemudian, berbicara soal Sumber Daya Manusia (SDM), Ijeck berharap para petugas di lapangan dapat menyesuaikan diri untuk menggunakan peralatan untuk penyelamatan dalam bencana alam.
“SDM ini juga perlu ditingkatkan, jangan pula nanti peralatannya baik, tapi petugas tak bisa menggunakannya sama saja. Lalu perawatan juga menjadi bagian penting yang dilakukan oleh para petugas,” ungkapnya.
KM
