koranmonitor – MEDAN | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa dugaan korupsi terhadap sejumlah proyek di Dinas Kesehatan Sumatera Utara.
Di mana terdapat dugaan korupsi pembangunan atau renovasi gedung di UPTD Laboratorium Kesehatan di Dinas Kesehatan Sumut.
Proyek miliaran ini diketahui dikerjakan oleh CV Gantari Bakti Konstruksi (GBK) tahun anggaran 2024.
Mulai dari proses tender hingga tahap pembangunannya diduga tak lepas dari dugaan korupsi. Material yang dipakai juga diduga dimarkup oleh oknum-oknum terkait.
Baca juga:
Kejati Sumut Tahan Kadinkes Sumut dan Rekanan Terkait Korupsi APD Covid-19
Kuat dugaan material yang dipakai untuk pengerjaan renovasi Lab BSL II kebutuhan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Sumut tak sesuai dengan spesifikasi.
“Kita sangat mendesak aparat penegak hukum dari Kejaksaan untuk turun dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan tersebut,” kata Ketua GMNI Sumut Paulus Gulo.
Selain mendesak APH, GMNI Sumut menyebut kegiatan renovasi gedung yang dilakukan secara paksa ini sangat merugikan keuangan negara.
Menurut pengalamannya, pengerjaan fisik yang dana bersumber anggaran pemerintah sangat rawan akan tindak pidana korupsi.
“Kita sudah mengetahui dan bagaimana peranan dari masing-masing oknum untuk melakukan dugaan korupsi terhadap sebuah proyek. Dan proyek ini jelas sangat merugikan negara,” jelasnya.
Paulus mengatakan, Kejaksaan tidak tinggal diam melihat adanya dugaan korupsi yang terjadi di Sumatera Utara saat ini.
“Sudah seharusnya kejaksaan tidak menutup mata dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi pada renovasi Lab pada Dinas Kesehatan Sumut,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia Kejaksaan Tinggi Sumut telah berhasil membongkar dugaan korupsi APD di Dinas Kesehatan Sumut.
“Sudah jelas, korupsi di Dinas Kesehatan Sumut ini luar biasa, terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur,” katanya.
Jikalau tak ada kejelasan dari pihak APH, pihaknya akan turun dan melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak membongkar segala bentuk dugaan korupsi yang saat ini terjadi di Sumatera Utara.
“Kalau memang berat kali APH melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini, kami akan turun untuk aksi besar-besaran mendesak terkait tindakan korupsi yang sudah merajalela di Sumatera Utara,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian lebih ke Sumatera Utara, atas tindakan oknum-oknum terkait yang sudah merugikan negara.
“Kita berharga, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian lebihnya ke Sumut dengan segala bentuk kejahatan yang sudah terjadi yang ujung-ujungnya merugikan negara,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp enggan memberikan tanggapannya.
KM-TIM
koranmonitor - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan rapat dengan Komisi II DPR…
koranmonitor - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution akan mulai menerapkan lima hari sekolah…
koranmonitor - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan keluhan masyarakat terkait permasalahan…
koranmonitor - MEDAN | Panglima Kodam I BB, Mayjen TNI Rio Firdianto, melalui Kepala Kesehatan Kodam…
koranmonitor - MEDAN | Sebanyak 290 kilogram (kg) sabu-sabu disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut…
koranmonitor - JAKARTA | Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman 7 tahun penjara terhadap…