Soal 4 Pulau Bukan Soal Perebutan Wilayah, HMI Sumut : Boby Nasution Hanya Menjalankan Perintah Pusat

koranmonitor – MEDAN | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut), melalui Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan Ahmad Fuadi Nasution, menanggapi isu hangat terkait status administrasi empat pulau yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Dalam pernyataan resminya, HMI Sumut menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal perebutan wilayah, melainkan merupakan bagian dari proses pengaturan kewilayahan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional.

“Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hanya menjalankan instruksi pusat dan mengkonfirmasi keputusan Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada upaya sepihak atau manuver politik. Ini murni administratif,” tegas Ahmad Fuadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/6).

HMI Sumut juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan elite politik, agar tidak menggiring isu ini menjadi narasi konflik atau perebutan antarprovinsi. Menurutnya, framing semacam itu hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi merusak hubungan harmonis yang telah lama terjalin antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

“Jangan digiring ke arah isu perebutan. Sumut tidak dalam rangka sanggahan-merebut. Kami justru ingin menjaga agar proses ini tetap berjalan sesuai koridor hukum dan administrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, HMI Sumut menegaskan bahwa Sumatera Utara adalah provinsi yang heterogen, terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, namun mampu hidup rukun dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika kebijakan.

“Sumatera Utara dan Aceh adalah saudara. Kita memiliki sejarah panjang kedekatan—secara geografis, budaya, maupun sosial. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga narasi damai dan saling menghormati,” ucap Ahmad Fuadi.

HMI Sumut juga menyatakan dukungannya terhadap langkah dialog terbuka antarprovinsi dengan mediasi dari pemerintah pusat jika diperlukan, guna menghindari kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

“Kami berkomunikasi agar semua pihak lebih bijak dalam menanggapi isu ini, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, menjaga keharmonisan antardaerah, dan menghormati proses yang berjalan sesuai hukum,” tutup Ahmad Fuadi Nasution, Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan HMI Sumatera Utara. KM-Nasti/Red