koranmonitor – BANYUASIN | Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.
Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2/2026).
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan GPIPS merupakan respons atas tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, seperti risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan karakter komoditas pangan yang bersifat musiman.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Ricky.
Pada 2025, inflasi nasional tercatat 2,92 persen (year-on-year/yoy), masih berada dalam kisaran target 2,5±1 persen. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kenaikan harga pada kelompok pangan bergejolak.
BI menilai penguatan pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan secara konsisten agar inflasi pangan bergejolak tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen, sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari 2026.
Ricky menjelaskan, terdapat tiga strategi utama dalam GPIPS. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui penggunaan benih unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam yang terkoordinasi.
Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD). Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD sebagai offtaker.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini mencakup penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif, serta peningkatan sinergi pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan, yakni penguatan stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan nasional, antisipasi cuaca ekstrem untuk menjaga produksi, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya inovasi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui program SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun ekosistem pangan yang lebih tangguh.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian kegiatan serupa di wilayah lain, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Kalimantan. KM-fah/R