koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar, untuk merealisasikan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun 2026. Program ini membebaskan biaya sekolah atau SPP bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota.
Informasi dihimpun, Sabtu (24/1/2026), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias serta lima daerah lainnya di Sumut.
“Total anggaran sekitar Rp43 miliar untuk meng-cover Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota lainnya,” ujar Bobby melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga.
Alexander menjelaskan, alokasi anggaran untuk lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias mencapai sekitar Rp21 miliar. Sementara itu, lima kabupaten/kota lainnya memperoleh anggaran sekitar Rp22 miliar dengan sasaran sekitar 51 ribu siswa.
“Untuk lima kabupaten/kota di luar Kepulauan Nias, jumlah sasaran siswa sekitar 51 ribu dengan total pagu anggaran kurang lebih Rp22 miliar,” katanya.
Ia menyebutkan, skema pembiayaan Program Unggulan Bersekolah Gratis akan menggunakan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Saat ini, Pemprov Sumut tengah menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.
“Skemanya akan diatur melalui Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS Daerah yang harus dilaksanakan oleh sekolah penerima program PUBG,” ujarnya.
Dana PUBG nantinya akan disalurkan langsung ke rekening sekolah. Menurut Alexander, besaran anggaran yang diberikan lebih besar dibandingkan skema pembayaran SPP sebelumnya karena tidak menerapkan subsidi silang antara siswa mampu dan tidak mampu.
“Dana akan disetor langsung ke rekening sekolah tanpa membedakan latar belakang ekonomi siswa. Karena itu, dana yang diterima sekolah lebih besar dibandingkan skema SPP yang berlaku saat ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa program PUBG juga diprioritaskan bagi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Bobby saat kunjungan kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (27/12/2025).
“Awalnya program sekolah gratis ini diprioritaskan di Kepulauan Nias. Namun, karena adanya daerah terdampak bencana seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, dan Tapanuli Utara, maka program ini dipercepat penerapannya,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, bencana alam tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan orang tua membiayai pendidikan anak.
“Selain rumah, sawah dan kebun juga terdampak, sehingga mata pencaharian masyarakat terganggu. Hal ini tentu memengaruhi biaya pendidikan anak-anak. Karena itu, mulai tahun depan sekolah negeri di daerah tersebut kita gratiskan, termasuk SMK dan SLB,” katanya.
Adapun 10 kabupaten/kota yang akan menerapkan Program Unggulan Bersekolah Gratis tersebut meliputi Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
“Total ada 10 kabupaten/kota, lima di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana,” pungkas Bobby. KM-fah/R