admin koranmonitor.com
koranmonitor – MEDAN | Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp13.185.197.899,00 dari PT Hutama Karya (Persero), Senin (23/2/2026). Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Jhonny William Pardede, mengatakan pengembalian tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele di...
HEADLINE
koranmonitor – MEDAN | Kinerja mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut, Hendra Dermawan Siregar (HDR) terus dikritisi. Sebab, pengunduran dirinya meninggalkan segudang proyek bermasalah di Sumut. Bahkan, sebelum mundur, HDS diduga telah mencairkan sejumlah proyek yang akhirnya mangkrak dan tidak sesuai spesifikasi. Diantara segudang proyek yang ditinggal HDS yang kini tidak ada juntrungnya dan mangkrak adalah proyek drainase senilai Rp2...
koranmonitor – BINJAI | Fakta mengejutkan dibalik proyek belanja gardu listrik kepada perusahaan STM senilai Rp498 juta tahun 2025 di Rumah Sakit Umum (RSU) Djoelham Kota Binjai. Beredar kabar bahwa pihak RSU Djoelham, diduga melakukan lobi – lobi harga sebelum pengkondisian pembelian Gardu Listrik ke perusahaan STM dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh RSU Djoelham berdasarkan kesepakatan....
koranmonitor – BINJAI | Eks Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP), diduga melakukan tindak pidana korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif (Bodong). Inisial RG kini menyandang status tersangka setelah serangkaian penyelidikan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai. Penetapan status tersangka ini, seolah kembali membuka tabir kelam penghentian penyidikan (dik) dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF) senilai Rp. 20,8 milliar...
koranmonitor – MEDAN | Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menyoroti maraknya bangunan di Kota Medan yang diduga hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), namun seolah-olah telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Antonius, KRK hanyalah panduan dan salah satu persyaratan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan. Dokumen tersebut bukan izin resmi untuk mendirikan bangunan sebagaimana PBG....
