admin koranmonitor.com
koranmonitor – BINJAI | Penurunan signifikan pendapatan retribusi parkir tepi jalan di Kota Binjai menjadi sorotan publik setelah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), realisasi pendapatan parkir disebut jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pemeriksaan tersebut,...
HUKUM
koranmonitor – MEDAN | Sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran (TA) 2023, mulai digelar di ruang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/3/2026). Sebanyak 12 orang terdakwa, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Batubara, duduk di kursi pesakitan. Terdakwa utama, Tamrin (37), warga...
koranmonitor – GIANYAR | Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea dan Cukai serta Imigrasi membongkar praktik laboratorium gelap (clandestine laboratory) narkotika di wilayah Gianyar, Bali. Dalam operasi yang berlangsung pada Kamis hingga Jumat (5–6/3/2026), petugas mengamankan dua warga negara Rusia berinisial NT dan TS. Dari pengungkapan tersebut, petugas juga menyita sejumlah bahan kimia dan peralatan yang diduga digunakan untuk...
koranmonitor – MEDAN | Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II kembali mengungkap fakta baru. Dalam sidang lanjutan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (6/3/2026), enam pejabat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dihadirkan sebagai saksi. Perkara tersebut menyeret sejumlah...
koranmonitor – JAKARTA | Ikatan Wartawan Online (IWO) melalui rilis resmi Nomor: 0291.B/Rilis/PP-IWO/III/2026 menyoroti dugaan rusaknya sistem meritokrasi di tubuh PT PLN (Persero). Organisasi tersebut menilai kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo bersama Direktur Legal & Human Capital Yusuf Didi Setiarto perlu dievaluasi karena dinilai memunculkan praktik yang berpotensi merusak tata kelola organisasi. Dalam rilis tersebut disebutkan, Darmawan Prasodjo memimpin...
