admin koranmonitor.com
koranmonitor – JAKARTA | Polda Sumut resmi menjadi salah satu dari 11 Polda di Indonesia yang memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO). Peluncuran nasional tersebut dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, hadir langsung dalam kegiatan launching...
SUMUT
koranmonitor – BINJAI | Pemerintah Kota Binjai melalui tim gabungan menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di bantaran sungai Jalan Gunung Bendahara, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu (21/1/2026). Penertiban dilakukan dengan tindakan penyegelan karena bangunan berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilarang untuk aktivitas pembangunan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja...
koranmonitor – MEDAN | Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumatera Utara yang berada di bawah kewenangannya telah 100 persen teraliri listrik dan internet. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu...
koranmonitor – MEDAN | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Kota Medan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp14,5 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7,6 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi angka semata. “Ini tentu patut disyukuri, tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah investasi yang masuk...
koranmonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa penanganan terhadap 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada tindakan administratif berupa penghentian kegiatan maupun pencabutan izin usaha. Pendekatan administratif semata dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif serta bertentangan dengan asas equality before the law dan supremacy of law sebagaimana dijamin...
