MEDAN | DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum bagi jajaran DPRD Kota Medan untuk mengikuti secara langsung rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI melalui siaran TV Parlemen.
Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B bersama para Wakil Ketua DPRD Medan, yakni Zulkarnaen, S.K.M, Hadi Suhendra, S.H, dan Hj Sri Rezeki, A.Md, turut mengikuti jalannya pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto serta pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam pidatonya, Muzani menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan bangsa, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, regenerasi hingga transformasi digital.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, Muzani mengajak seluruh elemen bangsa terus memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga kedaulatan Indonesia.
“Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” ujar Muzani yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Muzani juga menegaskan posisi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk kepedulian terhadap konflik global dan penderitaan rakyat Palestina. Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam menciptakan persatuan dan keamanan dunia.
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Selain mengikuti pidato kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan juga menjadi sarana menyimak penyampaian Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan. Berbagai kebijakan, kata Presiden, diarahkan untuk menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional, sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selama 693 hari pemerintahan berjalan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah ditetapkan dan dijalankan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah ketahanan pangan. Presiden menyampaikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah.
Selain menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, pemerintah terus meningkatkan ketersediaan dan produksi pertanian. Swasembada telah dicapai pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong penguatan kemandirian melalui pengembangan bahan bakar nabati, termasuk diesel B50 berbasis kelapa sawit. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Sementara dari sektor investasi, Presiden menyampaikan pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen.
PERKUAT SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan nasional.
Reformasi birokrasi, menurut Presiden, harus terus diperkuat agar pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan bersih serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penguatan supremasi hukum, keadilan dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan manfaat nyata.
Presiden mengingatkan agar setiap program pemerintah dilaksanakan secara tuntas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mari kita terus menjaga persatuan. Mari kita terus memperkuat kedaulatan bangsa. Mari kita wujudkan Indonesia yang mandiri, adil, makmur, dan sejahtera,” kata Presiden.
SEMARAK MERAH PUTIH DI GEDUNG DPRD MEDAN
Rapat Paripurna Istimewa tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Suasana Rapat Paripurna kali ini juga tampak berbeda dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Nuansa merah putih menghiasi Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan sebagai bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Plt Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda br Hutasoit turut mengambil peran dalam mempersiapkan dan menyemarakkan suasana peringatan kemerdekaan di lingkungan Gedung DPRD Medan.
Semarak merah putih tersebut tidak sekadar menjadi ornamen peringatan, tetapi juga memperkuat pesan kebangsaan dan semangat persatuan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan.
Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, DPRD Kota Medan menegaskan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat sinergi antarlembaga serta terus mendukung pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.