koranmonitor – BINJAI | Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sopian Siregar, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan ketidaksesuaian pengerjaan proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Klarifikasi tersebut disampaikan bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Habibie, Selasa (17/11/2026).
Klarifikasi itu disampaikan menyusul informasi yang berkembang mengenai sejumlah pekerjaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Selain dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan RAB, pemberitaan tersebut juga menyoroti legalitas dan kompetensi pejabat yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sopian Siregar menegaskan, seluruh kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta mengacu pada RAB yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan dan memeriksa dokumen kontrak untuk menindaklanjuti informasi yang beredar. Hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa spesifikasi teknis dan kondisi pekerjaan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Dinas Pendidikan Kota Binjai terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat maupun insan pers sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Namun, penilaian juga harus berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan kondisi faktual di lapangan,” ujar Sopian.
Terkait persoalan sertifikat kompetensi PPK, Sopian menjelaskan bahwa dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA) diperbolehkan tidak memiliki sertifikat kompetensi PPK. Sementara itu, Habibie bertugas sebagai PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
“PA-nya saya. Habibie menjabat sebagai PPTK yang melaksanakan tugas PPK sesuai dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 11 ayat (3) dan (4),” jelasnya.
Senada dengan Sopian, Habibie juga menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek telah mengacu pada RAB dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Ia mencontohkan salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan, yakni penggunaan kembali kusen lama. Menurutnya, dalam RAB memang tidak tercantum pekerjaan penggantian kusen baru karena material yang ada masih dinilai layak untuk digunakan kembali.
“Di dalam RAB memang tidak ada pergantian kusen baru. Kusen lama digunakan kembali karena bahannya masih bisa dipergunakan. Pengawas lapangan juga telah melakukan pengawasan agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB,” kata Habibie.
Ia kembali menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dirinya bertugas sebagai PPTK sekaligus melaksanakan tugas PPK berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 11 ayat (3) dan (4).
Meski demikian, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting dalam pelaksanaan proyek pendidikan. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan uang negara sehingga setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, diharapkan informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dapat menjadi lebih jelas melalui pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta kondisi faktual di lapangan. KM-andy/R
