Aktifitas Ekonomi Masyarakat Sangat Terganggu Langkanya LPG 3 Kg

BELAKANGAN ini masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) direpotkan dengan kelangkaan gas LPG 3 K. Saya sendiri menemukan kelangkaan LPG 3 Kg sudah dimulai setelah libur panjang Idul Adha.

Saat kelangkaan tersebut dimulai, saya langsung melakukan observasi lapangan dengan mengambil beberapa sampel konsumen LPG 3 Kg. Dan ditemukan memang mengalami kenaikan konsumsi dari semua sampel yang saya ambil.

Dari sejumlah sampel masyarakat menengah ke bawah, ada peningkatan konsumsi LPG 3 Kg selama cuti bersama idul adha kemarin. Jadi misalkan satu rumah tangga sangat sederhana biasanya menggunakan LPG 3 Kg untuk 10 sampai 14 hari. Nah di masa cuti bersama idul Adha, konsumsinya berubah menjadi 6 hingga 10 hari untuk satu tabung LPG 3 Kg. Jadi masalah kelangkaan bisa saja dipicu karena konsumsi yang menguras kuota LPG tersebut.

Nah dari banyak literasi yang saya baca dan saya dengar, Pertamina mengklaim bahwa terjadi kenaikan konsumsi LPG setiap bulan. Kenaikan ini memang akan menggerus kuota LPG di wilayah Sumut. Namun, tidak menambah kuota LPG justru bisa memicu masalah yang lebih serius yakni kelangkaan, kenaikan harga LPG, penurunan produksi, hingga inflasi. Yang nantinya bermuara pada perlambatan lebih serius pada kinerja pertumbuhan ekonomi Sumut.

Kalau dikaitkan dengan spekulasi bahwa harga LPG mau dinaikkan. Sejauh ini tren harga LPG di tahun 2023 itu justru jauh lebih rendah dari harga di tahun 2022. Harga LPG saat ini ditransaksikan dikisaran $13.7 per MMBTU, dibandingkan dengan kisaran level tertinggi tahun 2022 dikisaran $23.6 per MMBTU.

Jadi kalau LPG langka saat ini dikaitkan dengan kemungkinan kenaikan harganya dimasa yang akan datang. Saya menilai kenaikan harga LPG belum saatnya dilakukan.

Selanjutnya, kalau kelangkaan ini dikaitkan dengan distribusi LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Maka kemungkinan ini sebenarnya yang masuk akal. Karena pendistribusian LPG yang lebih tepat sasaran nyaring terdengar sejak beberapa tahun belakangan ini. Dan pemerintah melalui Pertamina sejauh ini dikabarkan juga terus melakukan digitalisasi dalam penyaluran LPG ke depan.

Jadi saya menyarankan agar sebaiknya Pertamina melakukan evaluasi terkait pendistribusian LPG saat ini. Validasi data perlu dilakukan dengan mengecek pasokan di pengecer dan di pangkalan. Pastikan tidak ada penumpukan atau penimbunan serta tindakan pengoplosan LPG.

Selanjutnya lakukan Sidak terkait penggunaan LPG 3 Kg yang peruntukannya justru digunakan untuk bisnis yang skalanya menengah ke atas.

Digitalisasi dengan skema penyaluran yang lebih akuntabel perlu dilakukan. Kalau memang sudah ada tahapan uji cobanya sebaiknya terus diperluas. Karena adanya disparitas harga, antara subsidi dan non subsidi jelas akan memicu masyarakat untuk lebih memilih yang subsidi. Dan bagi masyarakat sebaiknya mulai memilih menu masakan yang lebih bisa menghemat penggunaan LPG. Agar kesinambungan ketersediaan LPG rumah tangga tetap terjaga.(Penulis: Gunawan Benjamin, Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara)