Bobby Nasution: Perlindungan dan Keselamatan Driver Ojol Sangat Penting

koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, berdiskusi dan mendengarkan keluhan para pengemudi ojek online (Ojol) roda dua, yang unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (20/5).

Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) yang menggelar ‘Aksi Damai 205’, memprotes kebijakan aplikator yang dianggap merugikan para pengemudi online.

Demo yang dikomandoi Agam Zubir tersebut, kekhawatiran empat tuntutan para pengemudi online, yakni menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai regulasi untuk payung hukum Ojol, penghapusan program instan aplikator (Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, Gabungan, dan lainnya) yang merugikan para pengemudi. Kemudian meninjau bagian aplikasi berdasarkan Permenhub Nomor 667 tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, serta memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja.

Kehadiran Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut disambut antusias ribuan pendemo. Bobby pun berdiri di atas orator mobil, kemudian menyapa dan menanyakan kebutuhan para pengemudi, yang mengenakan seragam kemitraan transportasi online.

Usai mendengarkan beberapa tuntutan para driver Ojol , Bobby berjanji akan segera mempelajarinya. Apa-apa bisa ditindaklanjuti Pemprov dan apa yang perlu disampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Tadi ada empat tuntutan. Pertama, payung hukum Ojol tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan mempelajari, kalau bisa akan saya buat Pergub-nya. Kalau bisa mengusulkan ke Perda, kita berdiskusi dengan legislatif. Tentu payung hukum secara nasional akan kami sampaikan. Dari Provinsi Sumut akan memberikan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, untuk menyampaikan suara teman-teman Ojol, aplikator, sehingga bisa mewakili semuanya,” lanjut Bobby.

Tuntutan selanjutnya adalah memberikan perlindungan, dan keselamatan kepada para pengemudi ojek online. Menurut Bobby, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi driver online sangatlah penting.

Pemerintah, lanjut Bobby, terus berupaya untuk mengcover masyarakat agar mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, baik tenaga kerja formal maupun informal.

“Saya sangat setuju aplikator menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita minta seluruh driver ditanggung BPJS-nya oleh aplikator,” pinta Bobby, ke sejumlah aplikator driver online, yang juga hadir dalam unjuk rasa tersebut.

Menurut Bobby, para pengemudi tersebut sudah layak mendapatkan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, karena mereka mencari nafkah, sementara keluarga yang di rumah perlu ketenangan. “Jangan sampai nanti ada lagi keluarga-keluarga kita masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, gara-gara yang mencari nafkahnya berhalangan. Apakah kecelakaan, hingga tak bisa mencari nafkah. Minimal biaya kesehatannya terjamin,” kata Bobby.

Dari empat tuntutan yang diajukan para driver online tersebut, Bobby berharap ada yang dikabulkan oleh aplikator. Seperti jaminan perlindungan dan kesehatan. “Saya sebagai Gubernur Sumut minta satu saja Pak dari empat tuntutan, bisa Pak?” tanya Bobby ke sejumlah aplikator yang ikut serta menghampiri para demonstran.

Bobby memberi waktu dua minggu bagi para aplikator, untuk berkoordinasi dengan pimpinannya, guna meyahuti tuntutan para pengunjuk rasa. Selanjutnya akan diadakan pertemuan bersama driver dan aplikator, terkait solusi terbaik atas kebutuhan para driver Ojol.

Perwakilan pimpinan aplikator Fadil Pasaribu menyampaikan, maksudnya selalu membuka ruang diskusi untuk para mitra, termasuk payung hukum apa yang ditetapkan pemerintah. Terkait komisi, ikuti peraturan pemerintah bahwa tidak lebih dari 20%.

“Kita selalu terbuka, hitungannya sebenarnya sudah bisa dilihat dari notifikasi. Aspirasi dari teman-teman bisa ditampung dan membuka ruang diskusi,” katanya.

Begitupula dengan perwakilan pimpinan aplikator driver online lainnya, yang menyebutkan bahwa tuntutan dan aspirasi dari para pendemo akan disampaikan ke pusat. Mereka beralasan tidak bisa memutuskan kebijakan yang merupakan wewenang dari pusat. Mereka pun meminta waktu dua Minggu untuk menjelaskan apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo.

Sementara Koordinator Aksi Agam Zubir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumut yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah para driver online, yang melakukan unjuk rasa. Aksi damai ini dilakukan secara nasional, termasuk di Sumut.

“Pemerintah harus hadir dan mengintervensi, jangan ada lagi pembiaran seperti saat ini,” ucapnya. KM-fah/RED