DPD RI Dukung Pemerintah Utus Negosiator ke AS, Wanti-wanti Gangguan Pasar Global

koranmonitor – JAKARTA | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung langkah pemerintah Indonesia, melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) buntut kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

Sultan mewanti-wanti kebijakan tarif itu berdampak pada gangguan pasar global yang lebih luas.

“Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

Sultan mewanti-wanti kebijakan Trump berdampak pada pasar global yang lebih luas dan berefek domino ke RI. Dia menilai kebijakan timbal balik tarif ini berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, termasuk sektor-sektor utama, seperti pakaian, alas kaki, dan komoditas lainnya.

“Selain upaya negosiasi, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi dampak dari gangguan perdagangan global yang lebih luas akibat tarif AS. Beruntungnya Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui beberapa pendekatan kebijakan,” ujarnya.

Sultan menilai salah satu hal yang paling penting ialah melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebagai langkah negosiasi kebijakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia. Menurutnya, perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dan Washington perlu diperhatikan kedua pihak.

Lebih lanjut, Sultan mendukung pemerintah RI melalui kebijakan hilirisasi komoditas dan bergabung dalam organisasi multilateral BRICS serta perjanjian dagang lainnya. Dia menilai hal itu menjadi pilihan kebijakan yang penting dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang global.

Sultan juga meminta pemerintah perlu terus konsisten menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong desentralisasi fiskal ke daerah dan desa melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih.

“Bagi kami, Program MBG dan Koperasi Merah Putih serta lembaga investasi Danantara adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini,” katanya.
KMC/dtc