MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) akan menambah permodalan di PT Bank Sumut, sebagai bentuk dukungan terhadap ekspansi bank daerah.
Per triwulan III-2018, porsi saham yang dikuasai Pemprovsu di Bank Sumut sebesar 41,87%, dan akan ditingkatkan hingga porsinya menjadi mayoritas.
Ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank Sumut Tahun Buku 2018, di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (12/4/2019) malam.
“Pemprovsu menargetkan porsi sahamnya bisa sampai 50%. Jadi akan ditambah lagi tahun ini agar bisa menjadi pemegang saham mayoritas,” kata Gubsu.
Dalam RUPS tersebut, salah satu agenda yang diusung adalah persetujuan penambahan modal dasar PT Bank Sumut. Edy mengatakan, untuk pengembangan permodalan Bank Sumut, Pemprovsu berharap porsinya bisa sama dengan provinsi-provinsi lain, yang memiliki saham di atas 50% di Bank Pembangunan Daerah (BPD) provinsi tersebut.
Meski tidak secara spesifik menyebutkan kapan penambahan modal ke Bank Sumut, tapi Edy memastikan jika porsi saham minimal 49,99% harus dimiliki Pemprovsu tahun ini.
Selain menyokong ekspansi Bank Sumut, bank daerah tersebut memang memerlukan penambahan permodalan. Salah satunya untuk bisa menaikkan kelasnya dari kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II, ke kategori BUKU III dengan modal inti minimal Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.KM-red
koranmonitor - BINJAI | Dugaan praktik pilih kasih 'banjir Proyek' dalam penyaluran bantuan proyek Pendidikan…
koranmonitor - BINJAI | Kondisi infrastruktur pendidikan di Kota Binjai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD…
koranmonitor - MEDAN | Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek tempat hiburan malam (THM) Galaxy Hall &…
koranmonitor - MEDAN | Tim Paminal Bid Propam Polda Sumatera Utara (Polda Sumut), melakukan operasi…
koranmonitor - PEMATANGSIANTAR | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Pematangsiantar,…
koranmonitor | Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi…