Heru Mardiansyah Jabat Direktur Umum PT Bank Sumut, Syafrizalsyah dan Arieta Aryanti Diberhentikan

koranmonitor – MEDAN | Heru Mardiansyah resmi diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Sumut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut, yang digelar pada Senin (24/11/2025) di gedung PT Bank Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.

Dalam RUPS-LB, para pemegang saham juga menyetujui mengangkat Sulaiman Harahap sebagai calon Komisaris Nonindependen.

Heru Mardiansyah sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut. Selain itu, RUPS-LB juga membahas agenda perubahan susunan pengurus serta nomenklatur jabatan direksi.

Beberapa posisi arah yang ditetapkan antara lain:

– Sandhy Sofian sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasional,

– Presley Hutabarat sebagai Direktur Keuangan,

– Irwansyah Tuwareh Dongoran sebelumnya Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut, sebagai Direktur Bisnis dan Syariah,

– Penetapan Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

Seluruh pejabat tersebut akan memberikan pidato efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (uji kemampuan dan kepatutan) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, masa jabatan Direktur Keuangan dan TI, Arieta Aryanti, akan berakhir pada Januari 2026. Sedangkan Direktur Bisnis dan Syariah, Syafrizalsyah, dihentikan dengan segala hormat termasuk sejak rapat ditutup.

Pada kesempatan yang sama, RUPS-LB juga menghasilkan keputusan penting mengenai penguatan struktur permodalan perseroan.

Dari 33 pemegang saham yang hadir, semuanya menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa aset (inbreng) yang memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan OJK.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah adaptif di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah, yang sedang mengalami penyesuaian.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang juga pemegang saham pengendali, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan, mekanisme inbreng memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu arus kas masing-masing.

“Kami meminta agar pemerintah kabupaten/kota tetap dapat melakukan penambahan modal. Namun, kami memahami kondisi keuangan daerah yang sedang menyesuaikan. Oleh karena itu, kami meminta agar penambahan modal diperbolehkan tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa aset yang dapat dinilai oleh Bank Sumut dan OJK. Dan tadi disepakati, hal itu diperbolehkan,” ujar Bobby.

Ia menambahkan kebijakan tersebut akan mempercepat pemenuhan kebutuhan modal Bank Sumut tanpa membebani APBD. Penyertaan modal ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan memperkuat Kelompok Bank Modal Inti (KBMI), yang saat ini posisi masih berada pada KBMI 1 dan ditargetkan meningkat secara bertahap.

Bobby Nasution juga menegaskan reposisi dan penyegaran manajemen merupakan strategi, untuk memperkuat fondasi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perubahan susunan komisaris dan arah, perubahan nomenklatur, serta penambahan modal adalah langkah untuk memastikan Bank Sumut tetap sejalan dengan regulasi dan mampu tumbuh lebih sehat. Ini komitmen bersama para pemegang saham,” katanya.

Keputusan pemegang saham untuk membuka opsi penyertaan modal berbentuk aset yang dinilai sebagai langkah progresif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, yang membutuhkan stabilitas fiskal sekaligus infrastruktur pendanaan di sektor perbankan.

Kebijakan ini juga mencerminkan sinergi antarpemerintah daerah dalam memperkuat peran Bank Sumut sebagai motor penggerak perekonomian daerah. KMC/R