koranmonitor – MEDAN | Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah pertanahan di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (7/5/2025).
Pada rapat tersebut ada beberapa poin pembahasan. Salah satunya mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare.
Untuk menyelesaikan hal tersebut, Nusron akan kembali mengadakan pertemuan khusus bersama dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Bupati/Wali Kota terkait.
Menurut Nusron, tanah tersebut bukan lagi milik PTPN. Saat ini tanah tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas. Jika sudah begitu, pemberian tanah menjadi resmi Kementerian ATR BPN.
“Itu akan kami tetapkan sebagai obyek sasaran reforma agraria, dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya diwujudkan dan terciptanya prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai orang yang tidak bisa mendapat, sebaliknya juga jangan sampai orang yang bisa mendapat tapi malah tidak mendapat,” kata Nusron.
Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pada rapat tersebut juga membahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan.
Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution. Ia juga akan mencari pola penyelesaiannya.
“Masyarakatnya bahagia, tapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi,” kata Nusron.
Rapat tersebut juga membahas percepatan sertifikasi tanah yang ada di Sumut. Saat ini, dari total 4 juta hektar, ada kurang lebih 54% atau 2 juta hektar tanah yang belum tersertifikasi.
Dalam empat tahun ke depan, Ia menargetkan lahan yang sudah tersertifikasi mencapai 70%.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Perayaannya saat rapat tersebut mengungkapkan permasalahan pertanahan di Sumut, memang banyak.
Ia pun berharap kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Sumut dapat menyelesaikan persoalan pertanahan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Surya dan para Bupati/Wali Kota. KMC/iseng-iseng
