Pemerintah Susun RPP Demutualisasi BEI untuk Perkuat Tata Kelola dan Daya Saing Pasar Modal

koranmonitor – JAKARTA | Pemerintah tengah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP), terkait demutualisasi bursa efek sebagai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aturan tersebut akan mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari bursa berstruktur mutual sepenuhnya dimiliki anggota bursa, menjadi perseroan dengan kepemilikan yang lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menjelaskan demutualisasi akan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan BEI. Langkah ini diyakini dapat mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia.

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing pasar modal,” ujar Masyita dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Bukan Konsep Baru di Pasar Global

Menurut Masyita, demutualisasi telah diterapkan berbagai bursa di dunia. BEI kini menjadi salah satu dari sedikit bursa yang masih mempertahankan struktur mutual, sementara negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi tersebut dinilai mampu menciptakan tata kelola bursa yang lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, struktur baru memungkinkan percepatan inovasi produk, mulai dari instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga pembiayaan infrastruktur dan transisi energi.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” ujar Masyita.

Tantangan: Free Float Rendah dan Partisipasi Investor

Masyita menegaskan, demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa penguatan pasar modal dari sisi penawaran maupun permintaan.

Di sisi penawaran, rendahnya free float masih menjadi tantangan karena membatasi perdagangan aktif, dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Peningkatan free float dinilai perlu berjalan paralel dengan proses demutualisasi agar likuiditas pasar meningkat.

“Kebijakan demutualisasi perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar optimal,” katanya.

Di sisi permintaan, partisipasi investor domestik baik institusional maupun ritel harus terus ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional, termasuk lembaga sui generis pengelola dana pensiun, melalui pengaturan mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss akan memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun sehingga mereka dapat berperan sebagai anchor investors dan mendorong pendalaman pasar,” jelasnya.

Belajar dari India

Masyita mengungkapkan, strategi pengembangan pasar modal Indonesia turut mempertimbangkan pengalaman negara lain, khususnya India. Dalam 10 tahun terakhir, negara tersebut berhasil mengakselerasi pertumbuhan pasar modal melalui penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik lewat skema systematic investment plan (SIP), serta adopsi teknologi.

Kapitalisasi pasar India melonjak dari 1,56 triliun dolar AS (72,86 persen PDB) pada 2014 menjadi 5,17 triliun dolar AS (133,5 persen PDB) pada 2024.

Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya ekosistem yang kuat, basis investor domestik yang besar, serta pemanfaatan teknologi yang inklusif.

Penyusunan RPP Libatkan Banyak Pemangku Kepentingan

RPP demutualisasi disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi bersama regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, dan DPR.

“Kami memastikan penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang guna mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” ujar Masyita. KMC/R