Subsidi Tarif Listrik Berpeluang Samarkan Masalah Gangguan Belanja Masyarakat

koranmonitor – MEDAN | Pemerintah berencana menurunkan tarif diskon listrik jilid kedua pada bulan juni dan juli di tahun 2025 ini. Dimana sasarannya adalah pengguna listrik di bawah 1.300 VA.

Selain itu, pemerintah juga di rencanakan akan memberikan insentif lain mulai Bansos (bantuan sosial) hingga insentif lain seperti potongan harga tiket transportasi.

“Kebijakan tersebut sangat potensial memperbaiki daya beli masyarakat. Dan insentif tersebut khususnya untuk diskon tarif listrik berpeluang menciptakan deflasi pada bulan dimana diskon tarif itu diberlakukan. Sehingga kebijakan diskon tarif itu akan memicu deflasi, yang pada dasarnya bisa dijadikan alasan atau excuse untuk menutupi potensi deflasi sebenarnya,” sebut Pengamat Keuangan Sumut Gunawan Benjamin.

Sehingga informasi yang didapatkan masyarakat berpeluang bias. Artinya begini, disaat pemerintah memberlakukan tarif diskon listik, maka secara otomatis terjadi deflasi.

Dan akan dijadikan alasan kuat penurunan tarif sebagai pemicu terjadinya deflasi. Padahal mungkin saja di waktu yang bersamaan tren deflasi memang tengah terjadi, yang menggambarkan adanya gangguan pada daya beli masyarakat.

“Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tetap fokus pada perubahan harga yang lebih didorong oleh masalah gangguan daya beli. Sebagai contoh, Sumut yang diproyeksikan deflasi pada bulan Mei, dan masih menyisakan kemungkinan deflasi pada bulan Juni. Tentunya bisa saja deflasi yang terjadi di bulan Juni menyamarkan masalah gangguan daya beli,” ucapnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/5)2025).

Sehingga berpotensi mengabaikan masalah mendasar pemicu deflasi itu sendiri. Dan skenario yang lebih buruk lagi adalah disaat semua insentif digelontorkan, dan kontribusi tarif listrik diabaikan namun tetap terjadi deflasi. “Maka kesimpulan yang bisa diambil dari skenario itu adalah insentif pemerintah tidak signifikan memperbaiki daya beli masyarakat,” tambahnya.

Jadi sebaiknya pemerintah tetap jernih dalam mengevaluasi kebijakan. Sehingga tidak terjebak oleh penafsiran data atau klaim data yang tidak relevan dengan substansinya. Karena kebijakan subsidi tarif hanya berlaku sesaat, dan tidak begitu berpengaruh pada IHK (indeks harga konsumen) saat kebijakan subsidi tarifnya dicabut. KMC