koranmonitor – MEDAN | Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong, meminta pemerintah kabupaten/kota di Sumut mengambil langkah proaktif dalam menghadapi kondisi perekonomian daerah.
Hal ini menyusul tingkat inflasi Sumut pada Agustus 2025 yang mencapai 4,42% (y-on-y), jauh di atas target ideal 2,5%.
Pernyataan itu disampaikan Togap saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan pengendalian inflasi bersama Sekda kabupaten/kota se-Sumut di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (8/9/2025).
“Idealnya inflasi Sumut berada di angka 2,5% agar tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun dunia usaha. Saat ini inflasi 4,42% tentu memberi tekanan yang cukup berat,” ujarnya.
Togap menjelaskan, tingginya inflasi dipicu oleh kenaikan sejumlah komoditas utama, seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam. Salah satu alasannya adalah pasokan yang lebih banyak dikirim ke luar daerah sehingga mengurangi ketersediaan di Sumut.
“Kita harus melakukan intervensi. Kebutuhan pokok masyarakat Sumut harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum dijual keluar provinsi,” tegasnya.
Ia juga meminta kabupaten/kota memperkuat waktu pengendalian inflasi daerah dengan cara, mengendalikan perkembangan harga, stok, dan distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, mengoptimalkan pengoperasian pasar dan pasar murah.
Selain itu, percepatan realisasi belanja APBD juga diminta menjadi perhatian serius. Menurut Togap, masih banyak daerah yang belum merealisasikan belanja dan pendapatan, sehingga uang tidak beredar di masyarakat.
“Ini sangat berdampak pada inflasi. Dengan percepatan realisasi anggaran, daya beli masyarakat bisa meningkat dan pertumbuhan ekonomi ikut mendorong,” tutupnya. KM-fah/R
