koranmonitor – MEDAN | Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun Anggaran 2022, Jumat (13/11/2026).
Kedua terdakwa tersebut adalah Enda Simakasura Ketaren, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Balai Prasarana Permukiman Sumatera Utara, serta Edwyn Tresnanugraha, selaku Konsultan Pengawas sekaligus General Manager (GM) atau Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero).
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi senilai Rp13,185 miliar tersebut, majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir.
Majelis hakim menilai, meskipun dalam pelaksanaan proyek oleh PT Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung–PT Betesda Mandiri selaku Kerja Sama Operasional (HK-BM KSO) ditemukan sejumlah persoalan, tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua terdakwa.
Berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan proyek tersebut mengalami sembilan kali adendum. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan juga terlambat dari masa kontrak semula selama 360 hari menjadi sekitar 498 hari kalender.
Namun, majelis hakim berpendapat bahwa perubahan pekerjaan atau tambah kurang sebesar 10 persen dari kontrak awal tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan hukum.
“Karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum, majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan secara alternatif dari penuntut umum,” tegas Yusafrihardi didampingi hakim anggota M Kasim dan Yudikasi Waruwu.
Soroti Pengawasan Proyek
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan hakim anggota M Kasim, majelis hakim juga mengungkapkan sejumlah hal terkait pelaksanaan pengawasan proyek.
Edwyn Tresnanugraha selaku Konsultan Pengawas dinilai tidak memberikan rekomendasi berupa surat teguran kepada penyedia jasa, HK-BM KSO, meskipun terjadi keterlambatan pekerjaan.
“Terdakwa tidak merekomendasikan perhitungan denda akibat keterlambatan pekerjaan dan tidak membuat justifikasi teknis secara jelas dan rinci,” ujar M Kasim.
Meski demikian, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Atas putusan tersebut, hakim ketua memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan. Majelis hakim juga memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Sementara itu, barang bukti berupa uang sebesar Rp13.185.197.899,60 yang dititipkan dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) pada Kejari Samosir diperintahkan untuk dikembalikan kepada penyedia jasa HK-BM KSO melalui I Yoman Enda.
Usai persidangan, Yusafrihardi menegaskan bahwa putusan bebas tersebut diambil secara bulat oleh majelis hakim dan bukan melalui dissenting opinion (perbedaan pendapat).
“Suara bulat. Bukan DO,” katanya singkat.
Sebelumnya Dituntut Dua Tahun Penjara
Sebelumnya, dalam sidang tuntutan pada Senin (2/11/2026), JPU menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta.
“Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda tersebut. Apabila kekayaan atau pendapatan tersebut tidak mencukupi, dipidana penjara selama 60 hari,” ujar JPU Kejari Samosir, Modana Hutajulu.
Dalam tuntutannya, JPU menilai kedua terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf a dan c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jaksa menilai keduanya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, jabatan, atau sarana yang ada pada mereka untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp13.185.197.899,60.
Namun, seluruh penilaian tersebut tidak sejalan dengan putusan majelis hakim yang akhirnya membebaskan kedua terdakwa. KM-fah/R