koranmonitor – JAKARTA | Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bentuk keteladanan baru dalam budaya kepemimpinan di Indonesia.
Hasto mengatakan kesediaan pejabat publik untuk meletakkan jabatan saat menghadapi persoalan besar mencerminkan standar etika yang tinggi dan sejalan dengan semangat Satyam Eva Jayate atau “Hanya Kebenaran yang Berjaya”.
“Dalam Rapat Kerja Nasional Pertama PDI Perjuangan, tema Satyam Eva Jayate menjadi perisai moral. Ketika ada pejabat yang menunjukkan tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri, PDI Perjuangan memandangnya sebagai keteladanan baru,” ujar Hasto saat ditemui di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Ia menyampaikan apresiasi atas langkah para pejabat tersebut di tengah gejolak pasar modal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Hasto, jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban nyata.
Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, Hasto juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil guna memitigasi dampak guncangan pasar keuangan agar tidak meluas ke perekonomian masyarakat.
“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama,” katanya.
Ia menegaskan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.
Krisis di jajaran regulator keuangan tersebut terjadi setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan pada 28–29 Januari 2026.
Setelah Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengundurkan diri, publik kembali dikejutkan dengan mundurnya empat pejabat kunci OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Deputi Komisioner IB Aditya Jayaantara, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara.
Bagi PDI Perjuangan, pengunduran diri secara massal tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keuangan nasional. Hasto menegaskan setiap keputusan ekonomi pemerintah harus tetap berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah terguncang oleh spekulasi pasar global. KMC/R