koranmonitor – BINJAI | Dengan dalih anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Binjai Devisit, Kepala BPKAD membayarkan hutang proyek puluhan miliar mengundang kekecewaan Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir SPd MA.
Ronggur prihatin adanya peralihan Dana Insentif Fiskal, yang sejatinya untuk pengentasan kemiskinan malah pembayaran hutang proyek.
“Agak terkejut juga kita baca berita pernyataan dari Kepala BPKAD Kota Binjai Erwin Toga, yang mengakui adanya pengalihan dana intensif fiskal yang awal peruntukannya untuk pengentasan kemiskinan, lalu dialihkan jadi bayar hutang proyek,” kata Ronggur heran, Rabu (17/4/2025).
“Seharusnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu jangan diganggu, karena itu haknya rakyat. Terlebih itu anggaran dari pusat yang sudah jelas peruntukannya,” tambah Ronggur.
Ungkap Ronggur, secara pribadi dan mewakili Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai sangat-sangat kecewa atas sikap Kepala BPKAD. “Kalau dana fiskal itu dialihkan untuk bayar hutang proyek, berarti kan prioritasnya bukan bantu rakyat kecil, melainkan bantu pemborong,” ujarnya
“Kami diperintah Presiden RI Pak Prabowo untuk bela rakyat kecil, terlebih sudah ada anggarannya untuk pengentasan kemiskinan. Tapi dialihkan untuk bayar utang. Kita jadi curiga, ini ada apa?, kenapa tidak bela rakyat, tapi memilih bayar utang proyek,” kata Ronggur.
Ronggur mengatakan, hal ini akan menjadi catatan bagi internal Fraksi Gerindra DPRD Binjai. Dan kemudian akan sampaikan ke pimpinan Fraksi Gerindra terkait adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. KM – Nasti/red
