HEADLINE

Gedung Kejati Sumut Digeruduk, Minta Selidiki Dana Fiskal Binjai, Diduga Dikorupsi untuk Kepentingan Demokrasi

koranmonitor – MEDAN | Sejumlah mahasiswa menyambangi gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), pada Kamis (23/1/2025).

Kedatangan para mahasiswa ini untuk melakukan unjukrasa di kantor kejaksaan Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Kota Medan.

Dengan menenteng sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan, pada mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada jaksa.

Diketahui sejumlah mahasiswa ini tergabung dalam BADKO HMI Sumatera Utara (Sumut).

Di mana, pihaknya menemukan adanya dugaan korupsi mencapai puluhan miliar di Kota Binjai.

Dugaan korupsi menyoal pengalokasian dana insentif Fiskal penghargaan kerja pada Pemko Binjai.

Pihaknya menemukan anggaran Rp 32 miliar yang diduga menjadi ajang korupsi oleh sekelompok oknum di Pemko Binjai.

Dana puluhan miliar ini diketahui dipergunakan untuk menyejahterahkan masyarakat di Kota Binjai melalui penyaluran bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Tidak menutup kemungkinan, dana puluhan miliar ini diduga disalahgunakan untuk kepentingan oknum pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

“Kita sangat menyesalkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di Kota Binjai ini. Dana insentif fiskal yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat patut kami curigai digunakan untuk kepentingan oknum,” kata Fuad, koordinator aksi.

Dari penelusuran timnya, dana insentif fiskal ini hanya pergunakan setengah saja. Artinya masih ada belasan miliar lagi yang sampai dengan saat ini tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Pemko Binjai.

“Kami menemukan belasan miliar dana tersebut diduga sengaja diendapkan untuk kepentingan sesuatu dalam pelaksanaan demokrasi oleh oknum-oknum terkait,” ucapnya.

Hingga saat ini, kata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai juga tak dapat menjelaskan secara detail dana tersebut dipergunakan untuk apa.

Bahkan, pihak BPKAD juga tak memiliki sejumlah bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana puluhan miliar ini.

“Ini sudah tidak masuk akal lagi, untuk apa dana yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat malah dirahasiakan. Kita sangat menyesalkan adanya dugaan korupsi yang diduga melibatkan banyak oknum-oknum pejabat di Pemko Binjai,” ungkapnya.

Fuad sangat mengapresiasi apabila Kejaksaan turun untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi dana insentif Fiskal di Kota Binjai ini.

“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan apabila berani turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran dan penggunaan dana ini,” jelasnya.

Jikalau Kejaksaan juga tak mau turun untuk melakukan pemeriksaan, pihaknya menilai Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumut sudah tak bertaji lagi.

Terpisah, pihak Kejati Sumut yang menerima aspirasi dari mahasiswa ini mengaku akan menyampaikan tuntutan tersebut ke bidang terkait.

KM-TIM

Fahmi -

Recent Posts

Topan Ginting kena OTT, KPK Geledah Kantor PUPR Sumut, Sisir Jejak Suap di Proyek Jalan

koranmonitor - MEDAN | Pasca Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tertangkap tangan (OTT)…

56 tahun ago

Momentum Hari Bhayangkara ke-79 Kapolda Sumut Mohon Maaf Masih ada Anggota Menyakiti Masyarakat

koranmonitor - MEDAN | Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan permohonan maaf kepada…

56 tahun ago

Diskominfo dan BPS Sumut Teken Kerja Sama, Plh Sekda: Jadikan Ekosistem data Untuk Pembangunan Daerah

koranmonitor - MEDAN | Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan perjanjian kerja…

56 tahun ago

HUT Bhayangkara Ke-79, Bobby Nasution Harap Polda Sumut Terus Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

koranmonitor - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung Kepolisian Daerah (Polda)…

56 tahun ago

Bendahara Golkar Tapsel Ikut Terjaring OTT, Ijeck Tegas Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut

KORANMONITOR.COM, MEDAN - Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajekshah menegaskan, bahwa bendahara DPD Tapanuli…

56 tahun ago

KPK Mulai Panggil Pihak Swasta untuk Usut Kasus Gratifikasi MPR RI

koranmonitor - JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil pihak swasta sebagai saksi, dalam…

56 tahun ago