Heboh! Beredar Rekaman Pejabat Kemenkop, Katanya Wali Kota Medan Harus Dikendalikan

koranmonitor – MEDAN | Heboh, beredarnya rekaman suara mirip salah seorang pejabat di kementerian Koperasi (Kemenkop) yang pernah juga eks Pejabat Pemko Medan berinisial MH berdurasi 5 menit 46 detik.

Dimana isi rekaman itu diyakini MH diketahui mewakili Asisten Deputi Penataan Kawasan Usaha pada Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi, bersama sejumlah pejabat Pemko Medan yang masih aktif, menceritakan atau berdiskusi ‘permainan’ atau mengambil keuntungan dari APBD.

‎Tidak diketahui tempat atau lokasi pertemuan dan pembicaraan MH dengan sejumlah pejabat Pemko Medan yang diyakini salah satunya adalah Kabag Umum Pemko Medan, berinisial RN.

‎Dalam pembicaraan pada rekaman tersebut, MH menyebutkan jika harus ada sosok yang mengendalikan Wali Kota Medan, Rico Waas. Sosok ini harus ada dan memiliki peran sentral yang mengatur ‘permainan’ APBD dari semua dinas yang jumlahnya sangat besar.

‎”Kita ini nggak ada yang kendalikan Pak Wali, harus ada (yang mengendalikan). Pasukan kebas menguasai semua la, wali kota-wakil gak bisa push empat persen aja dari APBD, Rp2,1 T setahun itu bos. Yang bilang 3 persen itu masih orang bod*h. Dari OPD itu ambil 15 persen,” ucap MH dalam rekaman suara tersebut.

MH sendiri tercatat pernah menempati sejumlah jabatan Kadis di lingkungan Pemko Medan. Antara lain Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kebersihan dan Pertamanan dan Kadis Pendapatan Daerah Kota Medan.

MH menyebut, jika jabatan kepala daerah memerlukan sosok kepemimpinan yang berpengalaman yang dibentuk dan ini berbeda dengan Kepala OKP. Ia mengatakan, jika sistem permainan di pemerintahan sama dengan seluruh daerah.

‎”Kita Kabag kucing aja bisa buat kan. Kabag yang khusus atur kucing. Anggarannya Rp20 juta per, khusus kasih makan kucing,” sebut MH.

‎MH mengatakan, jika posisi setingkat kepala dinas harus pandai bermain anggaran. Bahkan, ia mengaku pejabat yang memiliki pengalaman di pemerintahan sudah tahu berapa keuntungannya hanya dengan melihat dari DPA saja.

‎”Dari DPA aja dah tau betapa tenangnya. Kalau mau aman main e-katalog paling aman. Transaksi di Jakarta. Cari pemain besar sekalian jangan tanggung-tanggung. (e-katalog) Namanya dikelola, pemerintah kendalikan,” katanya.

Ia juga menyinggung jika wali kota harus menentukan kadis pilihannya pada pos sentral seperti Kadis Perkim dan Kadis PU. “Harus pandai mendesainnya. Kalau gak pandai mati la awak. (Dinas) PU, Perkim ini operator, (dinas) yang lainnya pernak pernik. Cuma kalau gak pandai menjalankannya b*d*h,” ujar MH.

MH dikonfirmasi koranmonitor.com melalui WhatsApp belum memberikan jawaban.

Informasi yang diperoleh, RN merupakan adik asuh sekaligus titipan MH agar bisa menduduki jabatan strategis di Pemko Medan.