KPK RI Undang TAPD Pemko Binjai: Benarkah Undangan Terkait Dugaan Korupsi Dana Fiskal?

koranmonitor – BINJAI | Kota Binjai kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena prestasi, melainkan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal (DIF) tahun 2024 senilai Rp32 miliar.

Situasi ini memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Binjai. Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah undangan ini terkait dengan kasus korupsi yang tengah ramai diperbincangkan?

Pemanggilan TAPD Binjai oleh KPK menambah kuat dugaan bahwa ada proses investigasi berjalan. Meski demikian, Kepala Inspektorat Kota Binjai, Drs Eka Edi Syahputra, membantah bahwa panggilan tersebut bukan terkait dengan dugaan korupsi.

“Siapa bilang dipanggil, Saya hadiri Rakor terkait program Monitoring Controling Surveilance Prevention KPK RI untuk seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.,” jelas Eka melalui pesan WhatsApp Selasa (6/5/2025).

Sayangnya, penjelasan ini tidak cukup meredam rasa curiga masyarakat. Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) bahkan telah melaporkan dugaan korupsi DIF ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada 21 April 2025.

“Investigasi Badko HMI Sumut menemukan kejanggalan mencolok. Dari Rp32 miliar yang tercatat dalam APBD, hanya Rp20,8 miliar yang diakui oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Binjai. Ini berarti ada selisih sebesar Rp11 miliar, yang tidak jelas ke mana larinya,” sebut Ketua Umum Badko HMI Sumut, Muhammad Yusril Mahendra Butar-butar.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Binjai dilaporkan menerima Rp14 miliar, padahal dalam dokumen resmi hanya tercatat Rp1 miliar. Ketidaksesuaian ini jelas menabrak aturan, terutama Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2024. Jika terbukti, Pemko Binjai berisiko terkena sanksi berat.

Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan DPRD serta kurangnya keterbukaan Pemko dalam mengelola anggaran publik. Dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah diduga disalahgunakan oleh segelintir oknum.

“Kami tidak ingin uang rakyat dikorupsi oleh pejabat yang rakus,” tegas Yusril Mahendra.

Dikatakannya, desakan agar Kejati Sumut segera bertindak semakin kuat. Publik menuntut jawaban yang pasti, bukan klarifikasi administratif yang terkesan menutupi masalah sesungguhnya.

Di tengah situasi ini, peran media dan masyarakat menjadi sangat penting. Tanpa pengawasan publik, dugaan penyimpangan seperti ini bisa saja berlalu begitu saja tanpa tindakan tegas. Oleh karena itu, publik perlu terus mengawal proses hukum yang tengah berlangsung.

Jika aparat penegak hukum serius mengusut kasus ini, maka tidak ada alasan untuk menunda proses hukum. Semua pihak harus membuka informasi seluas-luasnya kepada publik. Kepercayaan masyarakat hanya bisa tumbuh jika transparansi menjadi budaya, bukan sekadar jargon.

“Kini sorotan publik tertuju pada KPK dan Kejati Sumut. Masyarakat menunggu aksi konkret dari kedua institusi tersebut. Apakah mereka akan mengusut tuntas dugaan korupsi dana fiskal di Binjai?,” jelasnya.

Yang jelas, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dana Rakyat miskin adalah amanah, bukan celengan pribadi. Setiap rupiah yang digelontorkan negara untuk rakyat harus sampai ke tujuan, bukan malah diduga masuk ke kantong pejabat tidak bertanggung jawab. KM-tim/red