koranmonitor – MEDAN | Muhammad Husni, Asisten Deputi Penataan Kawasan Usaha pada Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi, angkat suara terkait rekaman suara yang menyatakan Wali Kota Medan harus dikendalikan.
Kepada koranmonitor.com, Sabtu (2/8/2025) Muhammad Husni yang pernah menjabat Kadispenda Kota Medan, Kadis Kebersihan Kota Medan dan Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan serta Kepala BPBD Kota Medan, tak menampik di rekaman yang beredar itu adalah suaranya.
” Abang gak nyangka pembicaraan itu direkam dan rekaman suara itu tersebar. Ya itu abang ngobrol dengan adik-adik. Nggak tahu direkam. Kan gak dalah Abang bicara begitu ke adik-adik,” kata Husni.
Disinggung dimana lokasi dan tempat pembicaraan dirinya dengan beberapa pejabat Pemko Medan tersebut, apakah di Kota Medan atau di Jakarta. Husni menyatakan lupa dimana. Namun ia mengatakan, pertemuan itu terjadi di kedai kopi.
Disinggung kembali, ada pernyataannya di rekaman suara soal Fee proyek, APBD dan kendalikan Wali Kota Medan. Husni dengan santai menyatakan, itu hanya bercanda dan celoteh biasa (tidak serius).
Husni kembali, tidak menampik, apa yang ada didalam rekaman suara itu benar adalah pernyataannya (suaranya) dengan Kabag Umum Pemko Medan RN dan pejabat di Pemko Medan.
Baca Juga:
Heboh! Beredar Rekaman Pejabat Kemenkop, Katanya Wali Kota Medan Harus Dikendalikan
Husni mengaku ini kesilapan dirinya dan meminta maaf atas ucapannya tersebut. Katanya, ini menjadi koreksi dirinya kedepan.
”Ya, dari ini jadi pelajaran abang untuk hati-hati. Abang juga mohon maaf atas segala kesilapan. Sebagai manusia inilah kekurangan abang,” ucapnya.
Sementara itu, Kabag Umum Pemko Medan Ridho Nasution dikonfirmasi koranmonitor.com melalui WhatsApp, Sabtu (1/8/2025) mengatakan belum bisa beri komentar. Jadi belum ada yang disampaikan.
“Apa yang ingin dikonfirmasi, belum bisa saya beri komentar,” jawabnya singkat kepada koranmonitor.com.
Informasi yang diperoleh, RN merupakan adik asuh sekaligus titipan MH agar bisa menduduki jabatan strategis di Pemko Medan.
Isi Pembicaraan di Rekaman
Muhammad Husni menyebutkan jika harus ada sosok yang mengendalikan Wali Kota Medan, Rico Waas. Sosok ini harus ada dan memiliki peran sentral mengatur ‘permainan’ APBD dari semua dinas yang jumlahnya sangat besar.
”Kita ini nggak ada yang kendalikan Pak Wali, harus ada (yang mengendalikan). Pasukan kebas pangsan semua la, wali kota-wakil gak bisa push empat persen aja dari APBD, Rp2,1 T setahun itu bos. Yang bilang 3 persen itu masih orang bod*h. Dari OPD itu ambil 15 persen,” ucap MH dalam rekaman suara tersebut.
Husni menyebut, jika jabatan kepala daerah butuh sosok leadership yang berpengalaman yang dibentuk dan ini berbeda dengan Kepala OKP. Ia mengatakan, jika sistem permainan di pemerintahan sama dengan seluruh daerah.
”Kita Kabag kucing aja bisa buat kan. Kabag yang khusus atur kucing. Anggarannya Rp20 juta sebulan, khusus kasih makan kucing,” sebut Husni.
Husni mengatakan, jika posisi setingkat kepala dinas harus pandai bermain anggaran. Bahkan, ia mengaku pejabat yang sarat pengalaman di pemerintahan sudah tahu berapa keuntungan hanya melihat dari DPA saja.
”Dari DPA aja dah tau betapa untung. Kalau mau aman main e-katalog paling aman. Transaksi di Jakarta. Cari pemain besar sekalian jangan tanggung-tanggung. (e-katalog) Namanya dikelola, pemerintah kendalikan,” katanya.
Ia juga menyinggung jika wali kota harus menentukan kadis pilihannya pada pos sentral seperti Kadis Perkim dan Kadis PU. “Harus pandai mendesainnya ini. Kalau nggak pandai mati la awak. (Dinas) PU, Perkim ini operator, (dinas) yang lainnya pernak pernik. Cuma kalau gak pandai menjalankannya b*d*h,” ujar Muhammad Husni. KM-Tim
