koranmonitor – BINJAI | Kepala BPKAD Erwin Toga, yang mengklaim uang puluhan miliar dana insentif fiskal (DIF) pengentasan kemiskinan, dipergunakan membayar utang (proyek) di Pemko Binjai, menggores hati masyarakat kurang mampu (miskin).
Hal ini diutarakan Praktisi Hukum Ferdinan Sembiring, Rabu (16/4/2025). Menurutnya, anggaran bersumber dari APBN yang digunakan untuk membayar utang tidak langsung menyentuh ke masyarakat miskin. Namun lebih menyentuh kepada perseorangan saja.
“Apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai (BPKAD) disinyalir memiliki unsur kepentingan tersendiri,” singgung Ferdinan
“Sudah jelas-jelas judul dari anggaran DIF untuk mengentaskan kemiskinan. Namun kenapa harus dibayar untuk utang proyek. Berarti kepentingan masyarakat miskin dikesampingkan,” tambahnya.
Jika ingin membayar utang, dirinya menilai, kenapa tidak yang langsung menyentuh ke masyarakat miskin. Salah satu contoh utang tunggakan pembayaran BPJS kesehatan. Inikan tentu dinilai lebih bagus dan sangat menyentuh masyarakat miskin.
“Sehat itu sangat mahal, makanya ini harusnya jadi prioritas pemangku kebijakan di Pemko Binjai,” terang dia.
Dirinya juga menilai, ada beberapa aturan dan undang-undang yang ditabrak oleh BPKAD dalam menyalurkan anggaran. Salah satu aturan dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan.
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 91 tahun 2024. Jelas kalau uang atau anggaran DIF tidak bisa dipergunakan untuk membayar utang. “Namun kenapa dibayarkan hutang dan ini menjadi tanda tanya,” sebut dia.
Dengan beberapa keganjilan mulai dari anggaran tercantum di APBD Rp 32 Miliar hingga aturan yang ditabrak. APH pastinya lebih jeli dalam menyikapi dan melakukan penyelidikan dugaan korupsi.
“Kita yakin dan dorong APH dapat membongkar dugaan korupsi yang kini jadi sorotan. Karena, saya pernah baca di media Badko HMI sempat melakukan aksi demo dan menyerahkan data terkait DIF ini,” tegas Ferdinan. KM-Nasti
