Viral! Diduga Oknum Polisi Aniaya Pengunjukrasa, Kapolda Sumut Minta Maaf

koranmonitor – MEDAN | Sebuah video adanya penganiayaan diduga dilakukan oknum kepolisian terhadap pengunjukrasa di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (26/8/2025) beredar luas di masyarakat.

Dalam video yang diduga direkam di kawasan salah satu bank itu terlihat sekelompok orang diduga personel kepolisian mengamankan seorang pria pengunjukrasa.

Pria yang digiring secara paksa itu kemudian sempat dibaringkan di halaman bank tersebut. Terlihat salah seorang pria berbadan gempal dan mengenakan masker langsung menginjak bagian wajah korban.

Terlihat juga dari salah satu orang di kelompok pria berpakaian sipil tersebut mirip Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Eko Sanjaya dengan ciri khas mengenakan topi ke belakang.

Tak sedikit masyarakat yang mengecam aksi brutal diduga petugas kepolisian tersebut. Bahkan, ada yang sempat mengejar terduga pelaku. “Woi, woi, orang itu (kenapa dipijak),” ujar warga di sekitar lokasi.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto ketika dikonfirmasi tentang penganiayaan diduga dilakukan personel kepolisian. Km itu mengatakan, akan dicek terlebih dahulu.

“Dicek dulu,” tandas AKBP Bayu Putro Wijayanto, Rabu (27/8/2025).

Sementara, terkait unjukrasa ricuh tersebut, Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan, angkat bicara mengenai peristiwa bentroknya personel kepolisian dengan massa aksi demo saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Sumatera Utara, Selasa (26/8/2025).

Ia mengungkapkan, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa di DPRD Sumut karena massa demonstran bertindak anarkis dan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

“Seharusnya aksi berakhir pukul 18.00 WIB. Tetapi seperti yang kita lihat, justru terjadi pengrusakan fasilitas umum hingga pelemparan terhadap petugas. Sehingga aparat mengambil tindakan tegas demi menjaga keamanan masyarakat,” kata Kapolda, Rabu (27/8/2025).

Whisnu menyebutkan, Polda Sumut dan jajaran sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, perlu diingatkan harus dilakukan sesuai aturan dan tanpa melanggar hukum.

“Setiap warga negara punya hak menyampaikan pendapat. Bahkan, Polri selalu memberikan pengamanan. Tapi kalau sudah anarkis dan melanggar hukum, pasti akan kami tindak,” sebutnya. KM-ded/R