koranmonitor – LABURA | Pembangunan peningkatan jalan Teluk Binjai-Tajung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) diduga dikorupsi oleh sekelompok oknum.
Sebab, pengerjaan ini menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
Di mana, peningkatan jalan ini dianggarkan oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labura senilai Rp 19 miliar lebih.
Kekurangan volume menjadi dasar atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh sekelompok oknum di Pemkab Labura.
Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi pembangunan jalan Teluk Binjai menuju Tanjung Leidong ini mencapai miliaran rupiah.
Pekerjaan peningkatan jalan belasan miliar ini diketahui dikerjakan oleh PT SPC dengan kontrak nomor 2.12/PPK-BM/APBD/SPK/VI/DPUTR-LBU/2023 tanggal 8 Juni 2023.
Dugaan persekongkolan antara oknum-oknum terkait menjadi dasar atas pekerjaan yang telah di adendum sebanyak tiga kali.
Dari hasil kekurangan volume ini, oknum-oknum terkait diduga berhasil mendapatkan keutungan dari pekerjaan tersebut.
Diketahui, pada tahun 2023 lalu lokasi ini didatangi oleh Presiden RI ke 7 Jokowi.
Jokowi berkunjung untuk melihat kondisi jalan yang rusak parah dan terkesan diabaikan begitu saja sejak bertahun-tahun.
Setelah Jokowi pergi dari lokasi tersebut, Pemkab Labura langsung melakukan penganggaran besar-besaran untuk memperbaiki jalan.
Akan tetapi, jalan yang dikunjungi oleh Jokowi tersebut kini diduga jadi ajang korupsi yang dilakukan oknum-oknum terkait.
Sekretaris Kabupaten Labuhan Batu Utara, Muhammad Suib saat dikonfirmasi awak media enggan memberikan tanggapannya soal dugaan kekurangan volume terhadap pengerjaannya.
Berulangkali pesan singkat dikirim, Muhammad Suib juga enggan membalas konfirmasi awak media.
Sekda Labura ini diduga terkesan tak ingin berkomunikasi dengan media mengenai hal tersebut.
KM-TIM
