Demi Marwah Polri, Kabareskrim Usut Tuntas ‘Surat Jalan’ Djoko Tjandra

JAKARTA | Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo (foto) mengatakan, adanya sanksi tegas bagi siapa pun oknum di tubuh Korps Bhayangkara yang terlibat ‘surat jalan’ Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Untuk mengusutnya, Listyo mengaku sudah membentuk tim internal. “Kita segera akan lakukan tindakan tegas dan ini juga menunjukkan komitmen kita terhadap institusi Polri, kita juga nggak toleran terhadap anggota-anggota atau oknum yang bisa merusak marwah institusi,” kata Listyo kepada detikcom, Rabu (15/7/2020).

“Dan ini juga peringatan kalau betul ada anggota yang terlibat kita akan segera tindakan tegas,” imbuh Listyo.

Hal itu disampaikan Listyo menanggapi informasi terbaru yang menyebutkan ‘surat jalan’ untuk Djoko Tjandra berkop Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan (Rokorwas) PPNS. Listyo mengatakan Divisi Propam Polri sudah bergerak untuk mengusutnya.

“Kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya masyarakat. Terhadap komitmen tersebut, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti, silakan untuk mundur dari Bareskrim,” kata Listyo.

Perihal ‘surat jalan’ itu awalnya diungkap Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) tetapi nama institusinya tidak disebutkan. Belakangan Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan lebih detail soal ‘surat jalan’ untuk Djoko Tjandra itu.

“Dari data yang diperoleh IPW, Surat Jalan untuk Joko Chandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Dalam surat jalan tersebut Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020,” kata Neta S Pane selaku Ketua Presidium IPW dalam keterangan persnya.

Neta pun mempertanyakan urgensi Brigjen Prasetyo Utomo mengeluarkan ‘surat jalan’ itu. Dia mendesak agar Brigjen Prasetyo Utomo diperiksa Propam Polri.

“Yang menjadi pertanyaan IPW apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Joko Chandra? Apalagi biro tempatnya bertugas tidak punya urgensi untuk mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan Surat Jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra,” kata Neta.*