Demo Kejati Sumut, Mahasiswa: Panggil dan Periksa Kepala BPKAD Palas Soal Belanja Sewa Kendaraan Dinas Rp5,8 Miliar

koranmonitor – MEDAN | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto SH didesak untuk, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Padang Lawas (Palas).

Desakan ini disampaikan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Intelektual Sumatera Utara (HIMPIT-SU), saat menggelar unjuk rasa di kantor Kejati Sumut, Senin (5/9/2022).

“Kami minta Kepala Kejati Sumut untuk perintahkan tun jaksa intelijen dan pidana khusus (pidsus) memanggil dan periksa Kepala BPKAD Palas, terkait dugaan korupsi belanja Sewa kendaraan dinas senilai Rp5.898.000.000, yang kami duga adanya indikasi sarat KKN,” sebut kordinator HIMPIT-SU, M. Febriansyah.

Diungkapkannya, Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan selama 1 tahun dengan Pagu Anggaran Rp. 5.898.000.000,00 di BPKAD Palas tersebut, dimenangkan oleh CV. Indonesia Perkasa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021.

Untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di BPKAD Palas, mahasiswa Mendesak Kepala Kejati Sumut segera membentuk tim, untuk turun kelapangan guna melakukaan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan korupsi Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan Pagu Anggaran Rp. 5.898.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Indonesia Perkasa.

“Sesuai Data dan Informasi yang kami terima, dalam kegiatan Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan tersebut ada sebanyak 45 Unit dengan rincian jenis dan kendaraan Toyota Innova 23 Unit, Toyota Rush 14 Unit, Toyota Hilux 7 Unit dan Toyota Fortuner 1 Unit. Bahwa pengelolaan anggaran dalam kegiatan tersebut kuat dugaan kami adanya upaya untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok,” ungkap Febri.

Ditambahnya, Kepala Kejati Sumut berkordinasi dengan Kepala Kejari Palas terkait penanganan (penyelidikan/penyidikan) dugaan Korupsi dalam kegiatan Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan selama 1 tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2021.

“Berdasarkan keterangan Kasi Pidsus Kejari Palas, bahwa sudah 5 orang saksi di periksa untuk dimintai keterangan. Dan Kepala BPKAD Palas Yenni Nurlina Siregar sudah 1 kali di periksa. Namun sampai saat ini belum ada titik terang dari kasus dugaan korupsi tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan dan desakan mahasiswa, Kepala Kejati Sumut Idianto SH diwakili Juliana PC Sinaga mengatakan, segera menindaklanjuti terkait dugaan korupsi di BPKAD Palas, terkait belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan selama 1 tahun senilai Rp5.898.000.000 bersumber dari APBD 2021.

“Kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Dan kami meminta agar adik-adik segera membuat laporan pengaduan secara resmi, agar Kejati Sumut memprosesnya,” sebut Juliana.

Usai mendengarkan tanggapan dari Kejati Sumut, mahasiswa menegaskan pekan depan akan kembali mendatangi kantor Adhyaksa untuk membuat laporan pengaduan resmi.

“Minggu depan kami akan melaporkan dugaan korupsi BPKAD Palas, dan kami akan menyertakan data/dokumen. Kami juga siap dimintai keterangan terkait laporan pengaduan kami tersebut,” ungkap mahasiswa. KM-tim