Dugaan Penyelewengan ADD & Pungli, PD GAM Palas : Periksa 7 Kades & Camat Barumun Tengah

MEDAN | Dugaan Penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 hingga 2019, sudah dilaporkan secara resmi pada Jumat 2 Agustus 2019 oleh Pengurus Daerah Gerakan Aktivis Mahasiswa (PD GAM) Padang Lawas (Palas) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara(Kejatisu).

Laporan pengaduan resmi PD GAM Palas diterima Kasi bidang Intelijen Kejatisu, Erman Syafrudianto, terindikasi melibatkan 7 kepala desa (Kades) di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Ketua PD GAM Palas, Hasbiyal Almulki, Sabtu (10/8/2019) di Medan mengatakan, Kepala Kejatisu, Fachruddin Siregar diminta segera menjalankan fungsi sebagai pimpinan lembaga penegak hukum.

Sesuai laporan pengaduan, Kejatisu harus segera panggil dan periksa 7 Kades di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (Palas). Termasuk Camat Barumun Tengah yang diduga melakukan pungutan liar (pungli).

” Kita (PD GAM Palas) sudah melaporkan dugaan penyelewengan  ADD 2015-2019 yang melibatkan 7 Kades di Kec. Barumun Tengah dan Camat Barumun Tengah awal Agustus 2019 lalu. Sekarang Kejatisu harus panggil dan periksa 7 Kades dan Camat Barumun Tengah, sesuai dugaan perbuatan melanggar hukum,” sebutnya.

Diterangkan Hasbiyal, selain melaporkan dugaan penyelewengan ADD oleh 7 Kades di Kec. Barumun Tengah. Dan dugaan pungli dilakukan Camat Barumun Tengah. PD GAM Palas telah menggelar Unjukrasa tiga kali di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution, Medan.

“Kita tetap melakukan unjukrasa dugaan penyelewengan ADD oleh 7 Kades dan indikasi pungli oleh Camat Barumun Tengah. Kami tiga kali sudah unjukrasa menuntut dan menagih janji Kepala Kejatisu Fachruddin Siregar, mengusut, memanggil dan memeriksa 7 Kades dan Camat Barumun Tengah,” sebutnya.

Sesuai laporan PD GAM Palas disebutkan, ada 7 desa di Kec. Barumun Tengah yang terindikasi menggunakan dana desa justru untuk kepentingan pribadi para Kades.

Mulai dari Kades Siboris Lombang, Sihaborgoan Dalan, PP Makmur, Aek Tunjang, Pangirkiran Dolok, Sibatu Loting dan Gunung Malintang.

Pada penggunaan dana desa sejak tahun 2015-2019, berdasarkan temuan yang didapat PD GAM Palas tahap awal di lapangan, beberapa fisik bangunan yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan rancangan anggaran bangunan.  Bahkan, hingga sekarang sudah rusak parah.

Akibatnya, masyarakat Kec Barumun Tengah sangat kecewa atas penggunaan dana desa yang peruntukannya tidak sesuai yang diharapkan. Sesuai informasi pada tahun 2019, dana desa tahap I disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kec. Barumun Tengah, PD GAM Palas menduga kuat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Kades dengan jumlah lebih kurang Rp 25 juta dengan dalil bimtek (bimbingan teknis), dan perjalanan dinas luar daerah.

Pekan Depan Demo ke Kejatisu

Dalil Blmtek dan studi banding yang dilakukan para Kades hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Camat Barumun Tengah, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan PAPBDes, RKPDes, SPJ dan lainnya. Pihak kecamatan diduga melakukan pungli kepada Kades dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 25.000.

Ditegaskan Hasbiyal, PD GAM Palas akan kembali berunjukrasa ke kantor Kejatisu, Selasa 13 Agustus 2019, menuntut janji Kepala Kejatisu mengusut tuntas dugaan penyelewengan ADD oleh 7 kades dan dugaan pungli oleh Camat Barumun Tengah.

Sebelumnya, Kasi bidang Intelijen Kejatisu, Erman Syafrudianto, dihadapan massa PD GAM Palas mengatakan, pihaknya segera menidaklanjuti laporan dugaan penyelewengan ADD di 7 Desa, Kec Barumun Tengah.

” Kejatisu akan menyampaikan kepada Kepala Kejatisu untuk proses selanjutnya. Dan juga akan berkordinasi dengan Kejari Palas,” kata Erman Syatrudianto.

Camat Barumun Tengah, Markiah Hasibuan dikonfirmasi beberapa kali koranmonitor.com via whatsApp, tidak menjawab. Hal yang serupa juga ketika koranmonitor.com konfirmasi Plt Kades PP Makmur, Rohim Siregar.KM- red