Kasus Dugaan Gratifikasi, KPK Segel Ruang Bupati Labuhanbatu dan Kadis PUPR

LABUHANBATU | Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang menjaring Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Provinsi Banten pada Selasa, 17 Juli 2018 kemarin, terus berbuntut panjang.

Tidak hanya di Jakarta, Rabu (18/7/2018), penyidik lembaga antirasiah itu ternyata turut diturunkan dan disebar langsung ke kabupaten yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan dari Kota Medan.

Beberapa lokasi yang diduga terkait dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bersumber dana APBD, sejak pagi menjadi sasaran penyidik KPK.

Guna sterilisasi lokasi, KPK juga menyegel ruang kerja Pangonal di Kantor Bupati yang terletak di Jl Sisingamangaraja, Rantauparapat. Hal yang sama juga dilakukan terhadap ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kheirul Fahri di Jl WR Supratman juga turut disegel kendati belum diketahui pasti apakah yang bersangkutan turut terjaring atau tidak.

Apalagi sejauh ini belum ada keterangan resmi dari KPK soal kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara, pasca merebaknya berita OTT terhadap Pangonal, kantor bupati mendadak menjadi ‘kuburan’. Terlihat sepi tanpa pegawai yang lalu lalang seperti hari biasanya.

Bahkan selular seluruh kepala dinas di jajaran Pemkab Labuhanbatu yang coba dihubungi, tak satupun yang aktif.

Seperti diketahui, penangkapan terhadap Pangonal Harahap dikabarkan bermula terendusnya transaksi uang suap lewat transfer yang terindikasi merupakan uang suap proyek.

Apalagi saat ditangkap bersama seorang pendampingnya, informasinya KPK juga turut menyita uang ratusan juta rupiah. Kasus ini semakin terang karena KPK juga disebutkan turut menangkap 3 orang yang berkaitan dengan kasus ini di Kota Rantauparapat.

Penyidik KPK masih terus melakukan penggeledahan di ruang bupati dan ruang Kadis PUPR guna mencari bukti pendukung lainnya.red