koranmonitor – MEDAN | Kinerja mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut, Hendra Dermawan Siregar (HDR) terus dikritisi. Sebab, pengunduran dirinya meninggalkan segudang proyek bermasalah di Sumut.
Bahkan, sebelum mundur, HDS diduga telah mencairkan sejumlah proyek yang akhirnya mangkrak dan tidak sesuai spesifikasi.
Diantara segudang proyek yang ditinggal HDS yang kini tidak ada juntrungnya dan mangkrak adalah proyek drainase senilai Rp2 miliar di Kecamatan Parsoburan, Kabupaten Toba sepanjang 2 km.
Ironis lagi, proyek drainase sepanjang hampir 2 kilometer itu baru selesai dikerjakan sekira 450 meter. Namun, pembayaran sudah dilakukan 86 persen dan sisa 14 persen lagi untuk perbaikan.
Selain proyek drainase Rp2 miliar yang dananya bersumber dari APBD Sumut ini, masih ada sejumlah proyek tahun 2025 yang tak selesai sesuai jadual, alias mangkrak.
Kritisi proyek “bekas” jamahan HDS itu mendapat tanggapan serius dari pengamat sosial kemasyarakatan yang selama ini konsen mengamati kinerja Kadis PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Propinsi Sumut, Muhammad Abdi Siahaan alias Wak Genk.
“HDS mundur karena tidak
mampu menjalankan tugasnya terkhusus mengawasi proyek. Dengan ketidak mampuannya itu menimbulkan kekecewaan terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution,” sebut Wak Genk, Senin (23/2/2026).
Penunjukan Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kadis PUPR Sumut oleh Gubsu Bobby Nasution menurut Wak Genk juga perlu dipertanyakan, mampukah mengatasi berbagai permasalahan yang menerpa Dinas PUPR Sumut pasca ditinggal HDS, yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. KM-ded/R