LBH Medan
koranmonitor – MEDAN | Maraknya praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan modus janji bekerja di luar negeri semakin memprihatinkan.
Seperti dialami seorang pemuda asal kota Medan yang beralamat di Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan berinisial FSR, diduga menjadi korban TPPO dan dijadikan tentara bayaran di Rusia.
Berdasarkan informasi disampaikan pihak keluarga, FSR awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik Rusia melalui agen perjalanan dengan janji penghasilan sekitar Rp80 juta per bulan, seperti pemberitaan salah satu media online pada Kamis 12 November 2026.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, sangat mengecam keras praktik perekrutan warga yang menjanjikan pekerjaan di bidang domestik, tetapi kenyataannya korban justru diduga dijadikan tentara bayaran Rusia untuk berperang melawan Ukraina.
LBH Medan menduga maraknya TPPO yang tidak hanya terjadi di Sumut, kota Medan merupakan bentuk kegagalan pemerintah melindungi rakyatnya.
“Tidak hanya itu, LBH menilai praktik tersebut merupakan dugaan eksploitasi manusia lintas negara yang mengancam keselamatan dan hak hidup korban,” sebut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH dalam siaran persnya, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, kata Irvan, secara hukum pemerintah harus segera menyelamatkan para korban dan memastikan perlindungan, pemulangan, serta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Diduga tergiur tawaran tersebut, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026. Namun, setibanya di Rusia, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak pernah diberikan.
FSR justru dilaporkan mengenakan seragam militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk berperang melawan Ukraina, padahal keberangkatannya didasarkan pada janji bekerja di bidang logistik.
Ibu korban, berinisial SL, kemudian melaporkan dugaan TPPO tersebut kepada Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026 sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA dengan teradu dalam lidik.
Direktorat (Dit) Reserse PPA/PPO Polda Sumut membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.
LBH Medan menilai, perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan janji pekerjaan tertentu, tetapi kemudian dijadikan tentara bayaran di wilayah konflik, merupakan TPPO dengan cara tipu muslihat dan eksploitasi.
Persetujuan korban yang diperoleh melalui informasi pekerjaan yang tidak benar tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik tersebut. Menjadikan korban sebagai tentara di medan perang merupakan bentuk eksploitasi yang mengancam hak hidup, keselamatan, dan kebebasan korban.
Dugaan ini semakin mengkhawatirkan setelah Kepolisian pada 11 November 2026 mengungkap jaringan perekrutan WNI menjadi tentara bayaran Rusia yang melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah WNI.
Jaringan tersebut diduga beroperasi di Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali. Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan, satu orang meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sementara delapan WNI berhasil dicegah keberangkatannya.
Fakta ini menunjukkan perekrutan tersebut bukan persoalan individual, melainkan dugaan kejahatan perdagangan manusia lintas negara yang harus segera dibongkar dan ditindak tegas.
“Hal ini memperlihatkan dugaan perekrutan warga Medan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi berkaitan dengan jaringan lintas daerah dan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk mengirimkan korban ke wilayah konflik,” pungkas Irvan. KM-ded/R

