koranmonitor – MEDAN | Tim Terpadu Pemerintah Kota (Pemko) Medan menertibkan dua bangunan yang terbukti menyimpang dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), di Kecamatan Medan Baru dan Medan Petisah, Selasa (17/11/2026).
Dalam penertiban tersebut, petugas melakukan pembongkaran terhadap bagian fisik bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen PBG. Penindakan juga dituangkan dalam berita acara pembongkaran.
“Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas surat penyampaian data hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Medan kepada Satpol PP Kota Medan,” ujar Farhan dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Penindakan Bangunan Satpol PP Kota Medan yang memimpin penertiban.
Sebelum dilakukan pembongkaran, masing-masing pemilik atau penanggung jawab bangunan telah diberikan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari Surat Peringatan (SP) I, SP II hingga SP III. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan.
Lokasi pertama yang ditertibkan berada di Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru. Bangunan berupa rumah tinggal dan pagar tersebut memiliki ukuran sekitar 11,5 x 20 meter dan terdiri atas satu lantai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, kondisi fisik bangunan ditemukan tidak sesuai dengan PBG Nomor SK-PBG-127117-18112025-011 tertanggal 18 November 2025.
Sementara itu, lokasi kedua berada di Jalan Adam Malik Nomor 15, sudut Jalan Bungur, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Bangunan satu lantai dengan luas sekitar 2.559,4 meter persegi tersebut difungsikan sebagai showroom mobil, dilengkapi *ground water tank* (GWT) dan pagar.
Petugas mendapati kondisi fisik bangunan tersebut menyimpang dari PBG Nomor SK-PBG-127119-14092026-005 yang diterbitkan pada 14 September 2026.
Dalam kegiatan penertiban itu, penanggung jawab kedua bangunan juga menandatangani surat pernyataan bermeterai. Untuk lokasi Medan Baru, surat pernyataan ditandatangani Erianto dengan disaksikan dua orang saksi. Sedangkan di lokasi Medan Petisah, surat tersebut ditandatangani Bagus Rahadian Wicaksono dan disaksikan Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Sekip.
Melalui surat pernyataan tersebut, kedua penanggung jawab bangunan berkomitmen menghentikan pekerjaan pembangunan serta segera merevisi PBG atau menyesuaikan kondisi fisik bangunan dengan izin yang telah diterbitkan Pemko Medan.
Mereka juga menyatakan bersedia bangunannya dibongkar oleh Tim Terpadu Pemko Medan apabila kembali melanggar kesepakatan. Ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun pembangunan telah rampung 100 persen, bangunan sudah beroperasi maupun telah ditempati. KM-fah/R
