Aliansi Masyarakat Laporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Terkait Dugaan Ijazah Palsu

koranmonitor – JAKARTA | Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri, atas dugaan penggunaan ijazah doktor palsu. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan aliansi pada Jumat (14/11/2025).

“Kami dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hari ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi, Betran Sulani, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Betran, jabatan hakim Mahkamah Konstitusi menuntut integritas akademik yang tinggi, termasuk keabsahan gelar doktor sebagai salah satu syarat penting. Karena itu, dugaan tersebut perlu dibuktikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

“Apabila salah satu hakim memiliki atau menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan sebagai hakim MK, maka ini merupakan tindakan yang mencederai konstitusi. Itu yang menjadi alasan kami membuat laporan kepolisian,” tegasnya.

Betran menyampaikan pihaknya turut menyerahkan beberapa bukti pemberitaan untuk memperkuat laporan. Ia juga menyebut bahwa universitas tempat Arsul Sani menempuh program doktor tengah diselidiki otoritas antikorupsi di Polandia.

“Salah satu bukti yang kami terima adalah pemberitaan mengenai penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di Polandia terkait legalitas kampus tempat salah satu hakim menempuh pendidikan doktor pada 2023,” jelas Betran.

Dihubungi secara terpisah, Hakim Konstitusi Arsul Sani enggan menanggapi lebih jauh terkait tudingan tersebut. Arsul menyatakan dirinya terikat kode etik dan menyebut isu tersebut saat ini juga tengah ditangani Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Sebagai hakim, saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Soal ini juga ditangani MKMK,” ujarnya singkat. KMC/R